Hal ini disampaikan SBY di depan 38 Ketua DPD Partai Demokrat Se-Indonesia sambangi kediamannya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor

Indonesia memiliki banyak organisasi Islam dengan peran strategis dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat di antara organisasi untuk menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pemerintah berkomitmen segera menetapkan zonasi lahan data center di Indonesia. Zonasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi manfaat teknologi informasi seperti artificial intelligence (AI) di berbagai industri.

Aksi demontrasi mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap menjadi bentuk luapan ekspresi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Aksi mahasiswa digelar di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia memicu spekulasi bahwa program pemerintah Presiden Prabowo menimbulkan kemarahan dan penolakan oleh para mahasiswa.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, ajakan di media sosial tersebut merupakan suara anak muda yang harus direspons pemerintah dengan bijaksana.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menjadi mitra yang sangat strategis dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis yang saat ini sedang dialami bangsa.

Sejumlah menteri dinilai layak untuk dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dilakukan pergantian atau reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten.

Hasto Kristiyanto, menanggapi santai pernyataan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai 'sarang burung Garuda' atau basis Partai Gerindra.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), yang diduga melibatkan pejabat tinggi.Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) H. Aminullah Siagian menegaskan, meskipun ada dugaan keterlibatan pejabat sekelas Gubernur BI dan Dirut BI, KPK harus berani menetapkan tersangka dalam kasus ini.Ia pun mengkritik proses hukum yang dinilai sudah terlalu lama