Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

417

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Foto : fajar

Brominemedia.com – Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak menjadi perbincangan publik belakangan ini.

Hal ini juga tidak lepas dari isu sebelumnya mengenai gaji hakim yang dinaikkan Presiden Prabowo hingga 280 persen. Latar belakangnya sama, demo menghindari kecurangan.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa usulan KPK tidak layak untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dikatakan Ferdinand, masalah gaji bukan pemicu utama terjadinya praktik korupsi di kalangan pejabat.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, dengan negara yang gajinya hampir sama dengan kita, tapi mereka takut korupsi," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

Meskipun demikian, Ferdinand tidak menampik bahwa gaji juga bisa menjadi salah satu pemicu. Namun, menurutnya bukan paling utama.

"Tapi yang paling kendala di kita, menyebabkan korupsi liar di mana-mana adalah biaya politik yang tinggi," sebutnya.

Ferdinand kemudian memberikan gambaran, biaya demokrasi di Indonesia yang terbilang sangat tinggi. Untuk maju menjadi Kepala Daerah harus menggelontorkan uang miliaran rupiah.

"Bahkan kalau di kota besar, harus mengeluarkan ratusan miliar. Dari mana kembalinya duit itu kalau tidak mengambil bagian dari cawe-cawe APBD," Ferdinand menuturkan.

Mantan calon DPR RI ini menilai, jika memang pemerintah ingin serius menuntaskan korupsi, maka ongkos politik yang harus dikurangi.

"Harus ditangani dulu, bagaimana kita menciptakan demokrasi yang murah. Sehingga yang berkualitas nanti akan terpilih," imbuhnya.

Share:

KOLOM PENDIDIKAN PEMERINTAHAN OTOMOTIF EVENT LIFESTYLE

Konten Terkait

PERISTIWA Diperiksa KPK 7 Jam, Petinggi PBNU Aizzudin Bantah Terlibat Korupsi Kuota Haji

Aizzudin menegaskan bahwa pemeriksaannya dilakukan dalam kapasitas pribadi sebagai warga negara, bukan sebagai perwakilan PBNU.

Selasa 13-Jan-2026 20:06 WIB

Diperiksa KPK 7 Jam, Petinggi PBNU Aizzudin Bantah Terlibat Korupsi Kuota Haji
PERISTIWA Kebijakan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Kebijakan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Jumat 09-Jan-2026 20:04 WIB

Kebijakan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji
PEMERINTAHAN Jatah Dana Desa Jateng Anjlok Rp5,8 Triliun, Kades Kelimpungan Dituduh Korupsi

Pemerintah menetapkan angaran dana desa di wilayah Jawa Tengah mencapai Rp2,1 triliun pada tahun 2026.

Selasa 06-Jan-2026 20:11 WIB

Jatah Dana Desa Jateng Anjlok Rp5,8 Triliun, Kades Kelimpungan Dituduh Korupsi
KESEHATAN Pemprov Jakarta Klaim Belum Temukan Warga Terkena Superflu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengeklaim belum menemukan adanya kasus Superflu di ibu kota. Meski begitu, warga Jakarta tetap diminta waspada terkait penyebaran penyakit yang disebabkan virus Influenza...

Minggu 04-Jan-2026 20:17 WIB

Pemprov Jakarta Klaim Belum Temukan Warga Terkena Superflu
OTOMOTIF Muncul Percikan Api di Stasiun Bogor dari Kabel Listrik di Atap Kanopi Jalur VIII

Percikan api dari kabel instalasi listrik di atap Kanopi Jalur VIII Stasiun Bogor, Jawa Barat.

Minggu 04-Jan-2026 20:12 WIB

Muncul Percikan Api di Stasiun Bogor dari Kabel Listrik di Atap Kanopi Jalur VIII

Tulis Komentar

Rekomendasi