Foto : detik
brominemedia.com –
Ismail Bolong membuat geger publik setelah sempat menyebarkan isu setoran
miliaran Rupiah dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara ke
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ismail Bolong sudah mencabut
pernyataannya. Pimpinan Komisi III DPR menyarankan pembentukan tim khusus
(timsus) atas isu ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni awalnya menanggapi
pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud Md soal isu perang bintang dalam kehebohan Ismail Bolong.
Sahroni menyebut pernyataan Mahfud bisa benar dan dia menyarankan Polri
membentuk timsus lantaran isu ini sudah menyeruak ke publik.
"Yang dikatakan Pak Mahfud bisa benar juga, tapi karena
isu merebak, lebih baik Pak Kapolri buat tim khusus untuk penyelidikan lebih
lanjut atas isu tersebut agar tidak menjadi liar ke mana-mana," kata
Sahroni saat dimintai tanggapan, Senin (7/11/2022).
Sahroni menyebut isu liar ini bisa merugikan nama baik
Kabareskrim. Sekali lagi Sahroni menyarankan pembentukan tim terkait kehebohan
Ismail Bolong.
"Kasihan kalau memang isu itu tidak benar nama baik orang tercemar gara-gara isu beredar sekarang ini. Segera mungkin Pak Kapolri buat team independent terkait isu tersebut," ujar politikus Partai NasDem itu.
Sahroni menyebut tim tersebut nantinya bisa mengklarifikasi semua pihak yang terseret dalam isu setoran tambang miliaran Rupiah. "Semua pihak dimintai klarfikasi agar isu ini cepat selesai dan tidak lagi menjadi bola liar dan merusak nama orang lain," ujar Sahroni.
Ismail Bolong merupakan mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, dengan pangkat terakhir Aiptu yang bertugas di Satuan Intelijen Keamanan Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Ismail Bolong mengaku telah pensiun dini sejak Juli 2022 pasca videonya yang menuding Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menerima setoran uang miliaran darinya dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara viral di media sosial.
Ismail Bolong mengaku menyetor uang Rp 6 miliar ke Kabareskrim. Ia mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebutnya berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021.
Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali pada September 2021 sebesar Rp 2 miliar, Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar.
Ismail Bolong kemudian mencabut testimoni pengakuannya menyetor uang hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara. Dia mengaku ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan, yang saat itu menjabat Karo Paminal Divpropam Polri, untuk membuat video testimoni itu.
Video klarifikasi Ismail Bolong didapatkan detikcom dari Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud turut menyampaikan Ismail Bolong telah meralat pengakuannya menyetor Rp 6 miliar ke Kabareskrim.
"Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi," kata Mahfud Md kepada wartawan, Minggu (6/11).
Konten Terkait
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut, pihaknya belum dapat keputusan dari pimpinan DPR RI terkait wacana revisi UU Pemilu.
Rabu 10-Sep-2025 20:41 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI.
Rabu 10-Sep-2025 20:32 WIB
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.
Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, Siantar harus terus menjadi kota kreatif yang menjaga nilai budaya dan melahirkan banyak seniman. Karena karakteristiknya itu, Siantar memiliki potensi besar menjadi salah satu destinasi pariwisata di Sumatera Utara.
Senin 08-Sep-2025 20:54 WIB
DPR RI menindaklanjuti secara serius 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan mengambil sejumlah langkah konkret berupa pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggotanya.
Jumat 05-Sep-2025 20:56 WIB