Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

7

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Foto : suara

Brominemedia.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menyoroti secara tajam efektivitas dan pengawasan Dana Desa (DD) yang telah digulirkan selama lebih dari satu dekade. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Daniel menekankan bahwa penyelesaian masalah di tingkat desa akan berdampak besar secara nasional, termasuk dalam menekan angka pengangguran dan masalah sosial di perkotaan.

"Kalau setengah permasalahan di desa ini bisa terselesaikan, berarti setengah permasalahan di Indonesia ini juga selesai," ujar Daniel dalam rapat yang dikutip pada Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Daniel mendesak Kementerian untuk memaparkan data konkret mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa sejak tahun 2015.

"Kita juga ingin tahu tingkat efektivitas dari DD ini seperti apa. Dari tahun 2015, berapa persen desa yang sudah berhasil dengan digelontorkannya dana desa? Berapa orang kepala desa yang terjerat permasalahan hukum karena permasalahan DD ini?" tanyanya.

Biaya Politik Miliaran Picu Risiko Penyalahgunaan Dana

Daniel juga menyoroti tingginya biaya politik untuk menjadi kepala desa, yang menurutnya berpotensi memicu penyalahgunaan Dana Desa untuk 'balik modal'. Ia menyebut, di daerah pemilihannya (dapil), biaya untuk menjadi kepala desa bisa mencapai miliaran rupiah.

"Menjadi kepala desa itu kalau di dapil saya, biayanya enggak sedikit, Pak. Enggak cukup 1-2 miliar untuk menjadi kepala desa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Daniel menyoroti alokasi anggaran terbesar Kementerian yang digunakan untuk para pendamping desa. Ia mendesak agar para pendamping ini benar-benar fokus pada penyelesaian masalah di lapangan (problem solving), sehingga Dana Desa tidak disalahartikan atau justru menimbulkan masalah baru.

"Anggaran terbesar Bapak itu untuk pendamping desa. Ketika ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, berarti ini juga harus diperkuat orang-orang ini, biar tidak menjadi permasalahan baru," pungkasnya.

Share:

TRAVEL KRIMINAL RAGAM KESEHATAN TEKNOLOGI TREND

Konten Terkait

PERISTIWA DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran
PEMERINTAHAN Prabowo Rombak Kabinet: Copot 5 Menteri, Mensesneg Sebut Hasil Evaluasi Menyeluruh

Prasetyo menampik anggapan bahwa pencopotan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) merupakan imbas dari demonstrasi akhir Agustus.

Senin 08-Sep-2025 20:54 WIB

Prabowo Rombak Kabinet: Copot 5 Menteri, Mensesneg Sebut Hasil Evaluasi Menyeluruh
PEMERINTAHAN Sri Mulyani Di-reshuffle, Dharma Pongrekun Sempat Singgung Sistem Dajjal

Dharma Pongrekun mempertanyakan Sri Mulyani yang terus menjabat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Senin 08-Sep-2025 20:53 WIB

Sri Mulyani Di-reshuffle, Dharma Pongrekun Sempat Singgung Sistem Dajjal
PERISTIWA Prabowo Akui Jaga Demo Tak Mudah, Tapi Aparat Wajib Proporsional dan Bertanggung Jawab

Menurutnya, pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam menindak aparat yang terbukti melanggar aturan. Sejumlah sanksi juga telah diberikan kepada aparat yang terbukti tak bekerja secara proporsional.

Minggu 07-Sep-2025 20:52 WIB

Prabowo Akui Jaga Demo Tak Mudah, Tapi Aparat Wajib Proporsional dan Bertanggung Jawab
PERISTIWA Rincian Gaji dan Tunjangan DPR RI setelah Tunjangan Rumah Rp50 Juta Disetop

Segini total gaji dan tunjangan DPR RI terbaru. Tunjangan rumah Rp50 juta resmi dinonaktifkan.

Jumat 05-Sep-2025 20:53 WIB

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR RI setelah Tunjangan Rumah Rp50 Juta Disetop

Tulis Komentar

Rekomendasi