Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

154

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Foto : suara

Brominemedia.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menyoroti secara tajam efektivitas dan pengawasan Dana Desa (DD) yang telah digulirkan selama lebih dari satu dekade. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Daniel menekankan bahwa penyelesaian masalah di tingkat desa akan berdampak besar secara nasional, termasuk dalam menekan angka pengangguran dan masalah sosial di perkotaan.

"Kalau setengah permasalahan di desa ini bisa terselesaikan, berarti setengah permasalahan di Indonesia ini juga selesai," ujar Daniel dalam rapat yang dikutip pada Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Daniel mendesak Kementerian untuk memaparkan data konkret mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa sejak tahun 2015.

"Kita juga ingin tahu tingkat efektivitas dari DD ini seperti apa. Dari tahun 2015, berapa persen desa yang sudah berhasil dengan digelontorkannya dana desa? Berapa orang kepala desa yang terjerat permasalahan hukum karena permasalahan DD ini?" tanyanya.

Biaya Politik Miliaran Picu Risiko Penyalahgunaan Dana

Daniel juga menyoroti tingginya biaya politik untuk menjadi kepala desa, yang menurutnya berpotensi memicu penyalahgunaan Dana Desa untuk 'balik modal'. Ia menyebut, di daerah pemilihannya (dapil), biaya untuk menjadi kepala desa bisa mencapai miliaran rupiah.

"Menjadi kepala desa itu kalau di dapil saya, biayanya enggak sedikit, Pak. Enggak cukup 1-2 miliar untuk menjadi kepala desa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Daniel menyoroti alokasi anggaran terbesar Kementerian yang digunakan untuk para pendamping desa. Ia mendesak agar para pendamping ini benar-benar fokus pada penyelesaian masalah di lapangan (problem solving), sehingga Dana Desa tidak disalahartikan atau justru menimbulkan masalah baru.

"Anggaran terbesar Bapak itu untuk pendamping desa. Ketika ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, berarti ini juga harus diperkuat orang-orang ini, biar tidak menjadi permasalahan baru," pungkasnya.

Share:

KOLOM FIKSI OLAHRAGA TRAVEL FINANCE PENDIDIKAN

Konten Terkait

TREND Kuota LPG Ditambah 350.000 Ton, Bahlil Pastikan Pasokan untuk Nataru Aman

Kementerian ESDM menjamin pasokan LPG 3 kilogram aman untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan penambahan kuota 350.000 ton

Kamis 27-Nov-2025 20:04 WIB

Kuota LPG Ditambah 350.000 Ton, Bahlil Pastikan Pasokan untuk Nataru Aman
PEMERINTAHAN MA Tegaskan Rehabilitasi Presiden untuk Ira Puspadewi tak Mengganggu Proses Hukum

MA pastikan rehabilitasi Presiden Prabowo untuk eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan dua pejabat lain tak ganggu proses hukum.

Rabu 26-Nov-2025 20:29 WIB

MA Tegaskan Rehabilitasi Presiden untuk Ira Puspadewi tak Mengganggu Proses Hukum
PERISTIWA Kemenkes Turun Tangan, Tragedi Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS Papua Diusut, Sanksi Mengintai

Kasus ini mengguncang Papua dan menyeret pemerintah pusat hingga daerah untuk mengaudit ulang tata kelola fasilitas kesehatan

Rabu 26-Nov-2025 20:29 WIB

Kemenkes Turun Tangan, Tragedi Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS Papua Diusut, Sanksi Mengintai
PEMERINTAHAN 580 Anggota DPR RI dan 152 DPD R akan Dinilai, Berikut Kategorinya

Personal branding telah menjadi kebutuhan fundamental bagi legislator dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat.

Selasa 25-Nov-2025 20:15 WIB

580 Anggota DPR RI dan 152 DPD R akan Dinilai, Berikut Kategorinya
PEMERINTAHAN PROFIL Cucun Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI Minta Maaf Usai Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di Program MBG

Cucun Ahmad Syamsurijal, wakil ketua DPR RI menyampaikan permohonan maaf terkait polemik

Senin 17-Nov-2025 20:10 WIB

PROFIL Cucun Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI Minta Maaf Usai Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di Program MBG

Tulis Komentar

Rekomendasi