PERISTIWA

Aksi Tak Biasa Ojol Tuntut THR: Lesehan Bareng Menteri di Kemenaker

Senin 17-Feb-2025 20:36 WIB 156

Foto : detik

Brominemedia.com – Pengemudi ojek daring alias driver ojek online (ojol) menyuarakan aspirasi, yakni menuntut tunjangan hari raya (THR). Pada aksi demonstrasinya, ada yang tidak biasa: Mereka juga lesehan bareng menteri.

Rencana mereka sudah disampaikan ke publik sehari sebelumnya. Mereka berencana melakukan off bid massal alias mematikan aplikasinya agar tidak bisa dipesan oleh konsumen yang hendak memesan jasa ojol. Motor rencana mogok kerja ini adalah Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan status kerja 'kemitraan' yang bersifat fleksibel menjadi dalih bagi platform penyedia aplikasi ojek online untuk menghindari kewajiban membayar THR ke para driver ojolnya. Padahal, para ojol sudah bekerja lama, lebih dari 8 jam sehari, bahkan 17 jam sehari karena upah per orderan tidak pasti.

THR adalah hak yang diberikan kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja sebulan atau lebih, berstatus kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau pekerja harian lepas. Ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04/III/2024 yang mengatur hal ini.

Namun, bagaimana ya dengan ojol yang berstatus kerja 'kemitraan'? Dapat THR juga? Itulah isu krusial yang dituntut para driver ojol lewat demonstrasi.



Konten Terkait

PEMERINTAHAN PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyelenggaraan job fair untuk mengatasi pengangguran. Pemprov DKI menegaskan akan melakukan evaluasi.

Senin 16-Jun-2025 21:07 WIB

KRIMINAL Kasi Intel Kejari Diduga Terima Setoran dari Wali Kota Semarang, Kejati Turunkan Tim Pengawas

Eks Wali Kota Semarang, Mbak Ita diduga menyetor uang ke polisi dan ke Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.

Minggu 15-Jun-2025 20:51 WIB

PERISTIWA Bobby Ajak Aceh Kelola Pulau Lipan Cs, JK: Tak Ada Daerah Dikelola Bersama

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla angkat bicara terkait polemik 4 pulau Aceh yang kini masuk wilayah administrasi Sumatera Utara.

Jumat 13-Jun-2025 22:22 WIB

PEMERINTAHAN KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

PERISTIWA HARUS Ditutup Dibongkar! Komisi I DPRD Bali Cek Bangunan di Pantai Bingin dan Step Up Jimbaran

Komisi 1 DPRD Bali minta penutupan dan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan usaha yang dinilai melanggar aturan tata ruang.

Jumat 13-Jun-2025 22:15 WIB

Tulis Komentar