Polres Belitung Timur melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama yang dipimpin oleh Kapolres.
Pramono Anung menyebut pejabat definitif akan diseleksi secara langsung melalui diskusi satu per satu dengan para pejabat terkait
Polres Buleleng kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan. Total ada delapan pejabat utama yang dimutasi dan dirotasi.
Bareskrim Polri menangkap pelaku penipuan yang beraksi melalui platform media sosial. Saat melakukan aksinya, pelaku pakai teknologi kecerdasan buatan (AI).
Wakil Presiden Iran Javad Zarif mengklaim bahan peledak yang ditemukan di platform sentrifus dibeli untuk program nuklir Teheran disabotase Israel.
Serangan udara Israel di Gaza telah menewaskan 62 warga Palestina selama satu hari terakhir, kata petugas medis Palestina, bertepatan dengan laporan
JPNN.com, KABUPATEN BANDUNG - Sebuah videotron ambruk saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hendak berpidato dalam peresmian rumah susun di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan...
Kejagung memeriksa eks pejabat di Kementerian BUMN terkait kasus dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Dia diperiksa terkait Tom Lembong yang menjadi tersangka.
Gaduh Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap ada ribuan orang di DPR RI dan DPRD kota/kabupaten dan provinsi yang terjerat judi online, belum tuntas.Data itu, diungkapkan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana untuk menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).Ivan mengatakan bahwa ribuan orang di DPR dan DPRD itu telah melakukan transaksi judi online sebanyak 63.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/hukum/read/2024/07/02/626692/judi-online-mudah-tangkap-rakyat-kecil-sulit-ungkap-kalangan-pejabat