Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB

235

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Megawati pada Kamis (20/2) kemarin menerbitkan surat untuk meminta kepala daerah dari PDIP tak mengikuti retret dari Prabowo dari sepekan dari 21-28 Februari 2025.

"Wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).

Menurut dia, wibawa makin turun setelah tak ada konsekuensi hukum ketika kepala daerah menolak hadir retret.

Terlebih lagi, kata dia, pelaksanaan kegiatan di Magelang, Jawa Tengah itu menuai reaksi negatif berupa pemborosan anggaran.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," lanjutnya.

Dedi mengatakan pemerintah perlu merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan kepada publik serta mengevaluasi arah kebijakan, dan tak sewenang-wenang mengambil program populis.

"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," kata Dedi.

Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.

Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.

Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.

"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian.

Share:

TRAVEL PERISTIWA RAGAM HIBURAN LIFESTYLE MUSIK

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Gus Yahya Bantah Terafiliasi Zionis Hingga Terima Duit Rp 900 Miliar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) membantah tuduhan yang membuat dirinya diminta mundur. Pertama, terkait tuduhan terafiliasi dengan zionis, Yahya mengatakan bahwa warga NU telah mengetahui dirinya pergi ke Israel.Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung, kata Yahya kepada awak media di Hotel Novotel Samator Surabaya.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2025/11/23/687754/gus-yahya-bantah-terafiliasi-zionis-hingga-terima-duit-rp-900-miliar

Minggu 23-Nov-2025 20:23 WIB

Gus Yahya Bantah Terafiliasi Zionis Hingga Terima Duit Rp 900 Miliar
PEMERINTAHAN Politikus yang Dituding sebagai Pengkhianat oleh Trump Ingin Jadi Capres 2028

Anggota Kongres AS Marjorie Taylor Greene, seorang Republikan sayap kanan dari Georgia, secara pribadi telah memberi tahu sekutu-sekutunya bahwa ia mempertimbangkan pencalonan presiden pada tahun 2028. Itu dilaporkan TIME pada hari Sabtu, mengutip dua orang yang telah berbicara dengannya.

Minggu 23-Nov-2025 20:15 WIB

Politikus yang Dituding sebagai Pengkhianat oleh Trump Ingin Jadi Capres 2028
PEMERINTAHAN Di UI, Iwan Sumule Urai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan menjadi komitmen nyata Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Strategi khusus dirancang agar penurunan kemiskinan bisa dipercepat.Strategi tersebut diurai langsung Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule saat memberi sambutan di acara Dies Natalis ke-42 dan Seminar Nasional Prodi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, 21 November 2025.Dijelaskan Iwan Sumule bahwa ada empat pilar utama dalam strategi i.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2025/11/21/687609/di-ui-iwan-sumule-urai-strategi-percepatan-pengentasan-kemiskinan

Jumat 21-Nov-2025 20:22 WIB

Di UI, Iwan Sumule Urai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan
PEMERINTAHAN Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025.

Jumat 14-Nov-2025 20:30 WIB

Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak
PEMERINTAHAN Dikbar Perempuan Bangsa, Cak Imin: Saatnya Perempuan Warnai Politik Indonesia

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menutup sekaligus membaiat peserta Dikbar Istimewa yang digelar DPP Perempuan Bangsa di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Selasa 11-Nov-2025 20:22 WIB

Dikbar Perempuan Bangsa, Cak Imin: Saatnya Perempuan Warnai Politik Indonesia

Tulis Komentar

Rekomendasi