Senin 24-Oct-2022 11:46 WIB
238

Foto : detik
brominemedia.com –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Wakil
Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk untuk memimpin badan pengarah ini.
Dilansir dari detikcom, Senin (24/10), Perpres ini
diterbitkan dengan Nomor 121 Tahun 2022. Badan pengarah yang bekerja di bawah
Presiden ini bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi,
dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah
Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Perpres tersebut, Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua dipimpin oleh Wakil
Presiden Ma'ruf Amin sebagai ketuanya.
Kemudian anggota Badan Pengarah Papua terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

Anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Perpres tersebut.
Selain itu, ada juga sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif ini bertugas untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Berikut susunan organisasi Badan Pengarah Papua berdasar pasal 5 Perpres No 121 Tahun 2022:
Pasal 5
(1) Badan Pengarah Papua terdiri atas:
a. Ketua : Wakil Presiden;
b. Anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
4. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.
(2) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sekretaris eksekutif.
Konten Terkait
Kemudian Gibran bercerita, dirinya sering ditagih terkait pelaksanaan makan bergizi gratis oleh masyarakat. Bahkan ditagih sebelum jadi Wapres.
Minggu 09-Feb-2025 20:39 WIB
Musala Al Hasanah yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Kamis 23-Jan-2025 20:28 WIB
Saat ramai perbincangan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jokowi lebih dulu bertemu Sri Sultan
Rabu 15-Jan-2025 20:48 WIB
KPK menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum jadi tersangka.
Selasa 14-Jan-2025 20:56 WIB
JPNN.com, JAKARTA - Toyota Land Cruiser Prado berstriker Kesekretariatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres) terlibat tabrakan di Sukabumi, Jawa Barat.
Minggu 12-Jan-2025 22:25 WIB