Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Volume Minyakita Dikurangi, Wamentan Perintahkan Pengecekan Nasional

Senin 10-Mar-2025 20:58 WIB

29

Volume Minyakita Dikurangi, Wamentan Perintahkan Pengecekan Nasional

Foto : kontan_co_id

Brominemedia.com – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memerintahkan dinas perdagangan di setiap daerah untuk mengecek takaran Minyakita di pasaran buntut kasus pengurangan takaran minyak goreng ini. 

"Saya sudah minta dinas perdagangan seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan (takaran)," ujarnya saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Amin Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025). 

Apabila ditemukan Minyakita yang takarannya kurang dari 1 liter, Sudaryono menyatakan, dinas perdagangan bisa menarik produk tersebut dari suatu tempat usaha. 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Jateng itu tak memungkiri Minyakita saat ini masih beredar setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan adanya kekurangan takaran minyak. 

"Kami ingin cek setiap hari," ucapnya.

Dia menambahkan, Badan Reserse Kriminal Polri telah mengusut perkara kurangnya takaran Minyakita. 

Berdasarkan temuan Bareskrim, ada tiga produsen yang menyunat volume Minyakita. Pertama, PT Artha Eka Global Asia, Depok, Jawa Barat yang memproduksi Minyakita dalam kemasan botol 1 liter. 

Kedua, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, Kudus, Jawa Tengah yang juga memproduksi Minyakita dalam kemasan botol 1 liter. Ketiga, PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, yang memproduksi Minyakita dalam kemasan pouch 2 liter. 

"Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi, telah dilakukan langkah-langkah berupa penyitaan barang bukti serta proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri cum Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, dikutip Kompas.com (10/3/2025). 

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses hukum dan ditutup. “Kalau bisa pidana, ya pidana,” tandasnya.

Share:

PEMERINTAHAN PENDIDIKAN FINANCE KESEHATAN OTOMOTIF EVENT

Konten Terkait

PERISTIWA BMKG: Gempa Hari Ini di Indonesia Selasa 11 Maret 2025 Menggetarkan Kolaka Timur Sultra

Bumi Pertiwi kembali terjadi pada hari ini, Selasa (11/3/2025). Hingga pukul 20.15 WIB, hanya satu kali gempa hari ini menggetarkan Indonesia.

Selasa 11-Mar-2025 21:28 WIB

BMKG: Gempa Hari Ini di Indonesia Selasa 11 Maret 2025 Menggetarkan Kolaka Timur Sultra
EVENT HORE! THR ASN, PPPK, TNI-Polri, Hakim, Pensiunan Cair 17 Maret

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI-Polri, hakim, dan pensiunan akan diberikan paling lambat pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang.

Selasa 11-Mar-2025 21:27 WIB

HORE! THR ASN, PPPK, TNI-Polri, Hakim, Pensiunan Cair 17 Maret
PERISTIWA Angka PHK di Jakarta Tinggi, PSI Minta Gubernur DKI Pramono Anung Lakukan Langkah Tepat

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana prihatin dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta.

Selasa 11-Mar-2025 21:26 WIB

Angka PHK di Jakarta Tinggi, PSI Minta Gubernur DKI Pramono Anung Lakukan Langkah Tepat
PERISTIWA Tak hanya Takaran Kurang, Satgas Pangan Juga Temukan MinyaKita Palsu

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah mendapati sejumlah temuan dugaan kecurangan dalam distribusi MinyaKita di masyarakat. Tidak hanya takaran yang kurang dari semestinya, mereka juga mendapati MinyaKita palsu beredar luas.

Selasa 11-Mar-2025 21:24 WIB

Tak hanya Takaran Kurang, Satgas Pangan Juga Temukan MinyaKita Palsu
PERISTIWA Kawendra DPR Sebut Tak Perlu Panja soal Pertamax: Percaya Penegak Hukum

Kawendra juga mendorong Pertamina untuk segera menerapkan teknologi tinggi guna meminimalisir potensi kecurangan dalam sistem.

Selasa 11-Mar-2025 21:23 WIB

Kawendra DPR Sebut Tak Perlu Panja soal Pertamax: Percaya Penegak Hukum

Tulis Komentar

Rekomendasi