Kamis 15-Sep-2022 13:50 WIB
326
Foto : jpnn
brominemedia.com –
Mabes Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) dalam mengusut aliran dana judi online yang melibatkan oknum polisi.
"Saya sudah komunikasikan dengan Dirsiber maupun Pak
Kabareskrim mekanisme untuk pelaporan PPATK dan Bareskrim sudah diatur,"
ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (15/9).
Jenderal bintang dua itu mengatakan PPATK tidak hanya menyelidiki aliran dana judi online kepada oknum polisi saja.
Irjen Dedi menjelaskan PPATK bakal mengumpulkan bukti-bukti, lalu kemudian diserahkan kepada penyidik.
"PPATK dengan bukti digital yang dimiliki dilaporkan kepada penyidik yang akan menindaklanjuti apabila memang bukti-buktinya sudah sangat kuat," Dedi menambahkan.
PPATK sebelumnya telah membekukan 500 rekening terkait praktik judi online. Ratusan rekening itu tidak hanya masuk ke kepolisian saja, tetapi juga ke Pegawai Negeri Sipil (PNS), mahasiswa, pekerja swasta hingga ibu rumah tangga (IRT). Namun, tidak dijelaskan lebih terperinci jumlah total uang yang berasal dari 500 rekening itu.
Share:
Konten Terkait
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mengetahui kabar adanya dugaan kekerasan terhadap wartawan saat kunjungannya ke Stasiun Semarang Tawang pada Sabtu (5/4), dari pemberitaan.
Minggu 06-Apr-2025 20:45 WIB
Operasi bersama antara TNI di bawah Kogabwilhan dan Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartenz-2025 berhasil mengevakuasi korban serangan brutal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, Minggu (23/3).
Minggu 23-Mar-2025 20:40 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya menyediakan hotline 110 untuk pengaduan mudik Lebaran 2025.
Kamis 20-Mar-2025 21:30 WIB
Kantor PTPN XI di Jalan Merak No. 1, Surabaya digeledah Korps Pemberantasan...
Rabu 12-Mar-2025 20:46 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI-Polri, hakim, dan pensiunan akan diberikan paling lambat pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang.
Selasa 11-Mar-2025 21:27 WIB
