Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Titik

Foto : tempo

brominemedia.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan tanggapan terkait rencana penerapan sistem jalan berbayar di Ibu Kota. Pihaknya menyarankan agar sistem Electronic Road Pricing (ERP) tersebut tidak langsung diterapkan di 25 ruas jalan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), disebutkan bahwa sistem jalan berbayar di DKI Jakarta tersebut akan diberlakukan di 25 titik.

Namun Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan penerapan sistem ERP tersebut diuji coba terlebih dahulu di tiga ruas jalan. Apabila pemberlakuan jalan berbayar terlalu banyak, kata dia, dikhawatirkan membebani masyarakat.

"Tadi juga sempat didiskusikan juga ini sangat terkesan memberatkan kalaupun diterapkan. Harusnya diujicoba di ruas-ruas tertentu dulu," kata dia seperti dilansir Tempo.co dari Antara hari ini, Selasa, 17 Januari 2023

Lebih lanjut dirinya mengatakan penerapan ERP pada tiga ruas jalan tersebut juga seperti rencana awal pada 2014. Saat itu salah satu titik ruas jalan yang dipilih untuk penerapan sistem jalan berbayar adalah Jalan Rasuna Said.

"Tadi ada yang mengingatkan juga sebenarnya ide awal 2014 itu di tiga ruas jalan, seperti Kuningan Rasuna Said," ujar dia menjelaskan.

Sekedar informasi tambahan, rencana sistem jalan berbayar ini seharusnya dibahas dalam rapat kerja yang digelar pada Senin, 16 Januari 2023. Akan tetapi, rapat itu harus ditunda karena perwakilan Pemprov DKI Jakarta tidak hadir. Dilaporkan hanya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo beserta jajarannya yang datang.

"Kami berharap dalam pembahasan ini pihak-pihak tersebut harus bisa hadir sehingga segala sesuatu nanti yang timbul dalam pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari mereka itu bisa terjawab tuntas," ucap dia.

"Mengingat substansi yang akan dibahas ini sangat penting dan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat," tutup Ismail.