Sejumlah Kantor PD BKK Klaten Berhenti Beroperasi Sementara, Begini Penjelasan Bupati Hamenang

Foto : tribunnews

Sedangkan, Kabupaten Klaten memiliki saham sekitar 35 persen.

Karena saham terbesar dipegang Pemprov Jawa Tengah, maka pihaknya mengikuti langkah yang akan diambil Pemrov Jateng.

"Kemarin kami sudah menyampaikan permasalahan itu ke Gubernur Jawa Tengah dan diagendakan rapat dalam Minggu-minggu ini," paparnya.

Lebih lanjut, Hamenang menuturkan masalah utama berhentinya operasional PD BKK Klaten karena adanya kredit macet.

Dikatakan kredit macetnya terlalu besar sehingga membuat PD BKK Klaten terpaksa berhenti beroperasi. 

"Permasalahan itu sudah lama sebelum BKK dimerger. Dulu kan PD BKK menyalurkan kredit kecil-kecil kepada pedagang pasar per kecamatan. Nominal kreditnya kecil sekali semisal Rp200 ribu sampai Rp1 juta, tapi jumlahnya banyak sekali. Sehingga kalau ditotal jadi puluhan miliar, yang akhirnya ketika macet, dimerger datanya sudah tidak valid. Dikejar pun sudah tidak terkejar," ujar dia.

Saat ditanya terkait adanya indikasi fraud, Hamenang menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH).

Apalagi dikatakan sudah ada lima orang yang masuk jeruji besi dan satu orang masih dalam proses penyelidikan. 

"Kalau masalah menyelematkan itu dari provinsi karena pemegang saham mayoritas di sana. Kami mengikuti petunjuk dari provinsi," katanya.

"Kalau kami, yang penting hak-hak dari nasabah harus diselesaikan bersama. Kami himbau nasabah tenang dulu, tunggu hasil dari provinsi seperti apa. Jangan khawatir, kami pasti akan memperjuangkan meskipun suaranya minoritas," pungkas dia.