Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Presiden Jokowi Tanda Tangani Keppres Pemecatan Ferdy Sambo

Jumat 30-Sep-2022 11:54 WIB

231

Presiden Jokowi Tanda Tangani Keppres Pemecatan Ferdy Sambo

Foto : detik

brominemedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Salinan Keppres itu sudah dikirim ke Asisten SDM Polri.

"Sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke ASDM Polri," kata Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Laksamana Muda TNI Hersan kepada detikcom, Jumat (30/9).

Seperti diketahui, Setneg telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo. Berkas pemecatan itu dikirim setelah permohonan banding PTDH yang diajukan Ferdy Sambo ditolak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengkonfirmasi berkas pemecatan Sambo itu sudah diterima Setneg. Dia meminta agar semua pihak menunggu berkas tersebut diproses.

"Ya tunggu saja, tunggu saja, pokoknya sudah sampai saja (berkas pemecatan Ferdy Sambo)," kata Pramono Anung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Sebelumnya, majelis sidang banding etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri.

Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Senin (19/9). Putusan banding ini bersifat final dan mengikat.

"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding," ujar Komjen Agung.

"Dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri," sambungnya.

Agung menyatakan perbuatan Sambo merupakan perbuatan tercela. Agung menegaskan Sambo tetap dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

"Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," ucapnya.

Konten Terkait

PERISTIWA Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau
PERISTIWA Polemik Ijazah Jokowi, Rocky Gerung: Makin Terang Jejak Pemalsuannya usai Diputuskan Bareskrim

Polemik ijazah Jokowi dinilai sudah semakin terang, makin terang jejak pemalsuannya selepas dari diputuskan oleh Bareskrim Polri.

Senin 02-Jun-2025 20:48 WIB

Polemik Ijazah Jokowi, Rocky Gerung: Makin Terang Jejak Pemalsuannya usai Diputuskan Bareskrim
PERISTIWA Muslimin Awak KM Jokowi Selamat Setelah Jatuh dari Kapal di Perairan Bintan

Muslimin (38), kru kapal ikan KM Jokowi akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah terjatuh dari kapal di perairan Bintan, Jumat (30/5).

Minggu 01-Jun-2025 20:41 WIB

Muslimin Awak KM Jokowi Selamat Setelah Jatuh dari Kapal di Perairan Bintan
RAGAM Bahlil Geram! Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Akhirnya Terbukti Tidak Benar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi tudingan soal ijazah...

Jumat 23-May-2025 20:44 WIB

Bahlil Geram! Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Akhirnya Terbukti Tidak Benar
PEMERINTAHAN Tepis Prabowo Boneka dari Jokowi, Herman Khaeron Beberkan Sejumlah Alasan

Tepis Prabowo Boneka dari Jokowi, Herman Khaeron Beberkan Sejumlah Alasan. Sekjen Partai Demokrat

Rabu 07-May-2025 20:30 WIB

Tepis Prabowo Boneka dari Jokowi, Herman Khaeron Beberkan Sejumlah Alasan

Tulis Komentar