Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Sufmi Dasco Ahmad Jelaskan Jenis Barang yang Kena Pajak

Kamis 05-Dec-2024 20:19 WIB

271

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Sufmi Dasco Ahmad Jelaskan Jenis Barang yang Kena Pajak

Foto : fajar

Brominemedia.com – Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, dipastikan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, meski ada sejumlah usulan agar kebijakan itu ditunda.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di 2025, hanya diperuntukan bagi barang mewah dan impor.

Hal ini dikatakan Dasco setelah DPR menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas penerapan pajak.

"Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif," kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12).

Keputusan bahwa penerapan PPN 12 persen akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni 1 Januari 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menjelaskan, barang-barang mewah yang dimaksud merupakan komoditas seperti apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah.
Terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa mekanisme penerapan PPN 12 persen, itu tidak akan menyasar komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

"Pemerintah hanya memberikan beban ke konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," kata Misbakhun.

Share:

RAGAM TRAVEL KULINER HIBURAN TREND PERISTIWA

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Komisi IX Khawatir RS Internasional Didominasi Nakes Asing

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.

Rabu 19-Nov-2025 21:12 WIB

Komisi IX Khawatir RS Internasional Didominasi Nakes Asing
PEMERINTAHAN 27 Tahun Menanti, Riau Kembali Berharap Penetapan Pahlawan Nasional Tahun Ini

Nama Mahmud Marzuki masuk dalam daftar usulan yang diteruskan kepada Presiden untuk penetapan gelar Pahlawan Nasional.

Minggu 09-Nov-2025 20:23 WIB

27 Tahun Menanti, Riau Kembali Berharap Penetapan Pahlawan Nasional Tahun Ini
PEMERINTAHAN Guntur Romli soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Itu Upaya Pemutihan Dosa Orde Baru

Aktivis dan pegiat Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Guntur Romli, berbicara mengenai wacana...

Selasa 04-Nov-2025 20:47 WIB

Guntur Romli soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Itu Upaya Pemutihan Dosa Orde Baru
PEMERINTAHAN Terobosan Purbaya dan Tata Kelola Keuangan Negara

MENGEJUTKAN dan membikin banyak elemen kebakaran jenggot, bahkan tegang. Itulah terobosan Purbaya dalam menata-kelola keuangan negara. Bagaimana tidak? Terobosannya sangat di luar dugaan. Bisa dikatakan out of the box. Setidaknya, keluar dari sisi irama kebiasaan tata-kelola keuangan negara selama beberapa dasawarsa lalu.Satu sisi, masyarakat luas wajar harus terkejut. Karena, hilir dari terobosan kebijakannya mengarah pada manfaat besar untuk kepentingan rakyat. Sang engineer teknik elektro sek.

Kamis 30-Oct-2025 20:24 WIB

Terobosan Purbaya dan Tata Kelola Keuangan Negara
PEMERINTAHAN Istana Ungkap Alasan Prabowo Setujui Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang jatuh hari ini.

Rabu 22-Oct-2025 20:25 WIB

Istana Ungkap Alasan Prabowo Setujui Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

Tulis Komentar

Rekomendasi