Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

MUSIK

Piyu Semprot Dirjen KI soal Royalti Musik: Tidak Kompeten!

Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB

106

Piyu Semprot Dirjen KI soal Royalti Musik: Tidak Kompeten!

Foto : sindonews

Brominemedia.com – Piyu melontarkan kritik keras terhadap Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan sistem ini, penyanyi tidak lagi harus meminta izin secara langsung kepada pencipta lagu untuk membawakan karya mereka.

Pernyataan ini menurut Piyu menunjukkan kurangnya pemahaman Dirjen KI terhadap kompleksitas persoalan royalti di industri musik Tanah Air. Sebagai Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), ia menilai bahwa komentar tersebut tidak merepresentasikan suara pemerintah secara utuh.

Sang gitaris bahkan menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari seorang pejabat setingkat Dirjen. Di mana seharusnya memahami posisi strategis dan sensitifnya isu hak cipta dan royalti di Indonesia.

“Kalau saya di sini menyayangkan sekali, statement itu keluar dari mulut atau suara seorang Dirjen HKI karena dia tidak bisa mengeklaim kalau dia itu wakil dari pemerintah atau suara pemerintah," kata Piyu saat ditemui di Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Saya rasa beliau tidak mengikuti. Kenapa tiba-tiba dia menyampaikan pernyataan seperti itu?" sambungnya.

Menanggapi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan pencipta lagu, Piyu juga menyampaikan kritik tajam. Ia menilai bahwa DJKI seharusnya bertindak sebagai pengawas kinerja LMKN, bukan justru memberi kesan membiarkan lembaga tersebut bertindak di luar kepatutan.

“Harusnya mereka mengawasi kerjaan LMKN. Bukannya memberikan ruang kepada LMKN untuk membuat seolah-olah pencipta ini tidak memiliki hak untuk menuntut haknya," jelasnya

Gitaris Padi Reborn ini menambahkan bahwa AKSI selama ini aktif berdialog dan memperjuangkan hak para komposer. Termasuk melayangkan somasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara acara maupun pihak-pihak lain.

Namun sayangnya, alih-alih mendapat dukungan, mereka justru seolah dikambinghitamkan dalam sistem yang dinilai tidak berjalan dengan adil.

Share:

TREND LIFESTYLE PIALA DUNIA 2022 PENDIDIKAN TRAVEL PERISTIWA

Konten Terkait

PEMERINTAHAN 12 PPPK Baru Resmi Memperkuat Jajaran Kemenkum NTB, Kakanwil Merespons

12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 di Kanwil Kemenkum NTB secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Senin (1/10).

Kamis 02-Oct-2025 20:51 WIB

12 PPPK Baru Resmi Memperkuat Jajaran Kemenkum NTB, Kakanwil Merespons
MUSIK Kunci Gitar Tinggal Cerita - Ferdians And Friends, Intro : F G Am

Kunci Gitar Ferdians And Friends - Tinggal Cerita: pengkhianatanmu tak pernah ku duga menggores hati dan tak pernah ku lupa kau buat hancur semua

Kamis 02-Oct-2025 20:50 WIB

Kunci Gitar Tinggal Cerita - Ferdians And Friends, Intro : F G Am
PEMERINTAHAN Wali Kota Tjhai Chui Mie Lantik CPNS dan PPPK Singkawang

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan pesan khusus kepada para pegawai yang baru saja dilantik.

Rabu 01-Oct-2025 20:33 WIB

Wali Kota Tjhai Chui Mie Lantik CPNS dan PPPK Singkawang
PEMERINTAHAN Sikap Ketua DPR Puan Maharani saat Indonesia Raya Dinilai Sesuai Aturan, Tak Harus Hormat Militer

Puan sempat menjadi sorotan publik karena tidak memberi hormat tangan saat lagu Indonesia Raya berkumandang dalam pelantikan menteri.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

Sikap Ketua DPR Puan Maharani saat Indonesia Raya Dinilai Sesuai Aturan, Tak Harus Hormat Militer
PEMERINTAHAN Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

KPK masih menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penyelenggaraan haji tahun 2024.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

Tulis Komentar

Rekomendasi