Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Foto : tempo

brominemedia.com, Jakarta - Perusahaan real estat milik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak. Perkara ini menambah penderitaan hukum Trump, yang tengah berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih pada 2024.

Perusahaan dijatuhi denda US$1,6 juta atau sekitar Rp24 miliar, setelah dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, termasuk rencana untuk menipu otoritas pajak, konspirasi, dan pemalsuan catatan bisnis. Trump sendiri tidak didakwa dalam kasus tersebut.

Hakim Juan Merchan, yang memimpin persidangan di pengadilan negara bagian New York pada Selasa, 6 Desember 2022, menetapkan tanggal hukuman pada 13 Januari 2023. Meskipun denda tersebut diperkirakan tidak menjadi masalah bagi keuangan perusahaan sebesar Trump Organization, hukuman tersebut dapat mempersulit kemampuannya untuk melakukan bisnis.

Trump Organization dinyatakan bersalah karena membayar pengeluaran pribadi untuk eksekutif tertinggi, termasuk mantan kepala keuangan Allen Weisselberg tanpa melaporkan pendapatannya. Perusahaan juga memberi mereka bonus sebagai kompensasi non-karyawan dari entitas Trump lainnya seperti Mar-a-lago Club, tanpa dikurangi pajak. Perusahaan eks presiden itu mengoperasikan hotel, lapangan golf, dan real estat lainnya di seluruh dunia.

Weisselberg, 75 tahun, bersaksi sebagai saksi bintang pemerintah, bagian dari kesepakatan pembelaan yang menuntut hukuman lima bulan penjara. Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg menyebut putusan itu sangat adil.

"Perusahaan mantan presiden sekarang dinyatakan bersalah atas kejahatan," kata Bragg di gedung pengadilan New York setelah putusan, merujuk pada Trump Corporation dan Trump Payroll Corporation, dua unit dari Trump Organization yang dihukum.

Saat ditanya apakah dia menyesal tidak menuntut Trump dalam kasus tersebut, Bragg tidak menjawab. Dia mengatakan bahwa penyelidikan kantor terhadap Trump terus berlanjut.

Alan Futerfas, pengacara Trump Organization, mengatakan perusahaan akan mengajukan banding karena hukum pidana yang mengatur tanggung jawab perusahaan tidak jelas. "Itu inti dari kasus ini," katanya kepada wartawan setelah putusan.

Trump dari Partai Republik, yang pada 15 November mengumumkan uopaya ketiganya untuk kepresidenan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia "kecewa" dengan putusan tersebut. Dia menyebut kasus itu sebagai "perburuan penyihir Manhattan." Baik Bragg dan pendahulunya yang mengajukan dakwaan, Cyrus Vance, adalah anggota Partai Demokrat.

Trump Organization secara terpisah menghadapi gugatan penipuan yang diajukan oleh Jaksa Agung negara bagian New York, Letitia James. Trump sendiri sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas penanganannya terhadap dokumen pemerintah yang sensitif setelah dia meninggalkan jabatannya pada Januari 2021 dan upaya untuk membatalkan pemilihan November 2020, di mana dia kalah dari Joe Biden.

Pengacara Trump Organization berpendapat bahwa Weisselberg melakukan skema tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan kemauan perusahaan. Mereka mencoba melukiskan dirinya sebagai karyawan nakal. Weisselberg saat ini sedang cuti berbayar dan bersaksi bahwa dia berharap mendapatkan bonus USD$500.000 atau sekitar Rp 7,8 miliar lagi pada Januari

Trump menulis di platform Truth Social pada 19 November bahwa keluarganya "tidak mendapat keuntungan ekonomi dari tindakan yang dilakukan oleh eksekutif."