Selasa 03-Jan-2023 14:25 WIB
238

Foto : tempo
brominemedia.com - Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap
penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang
bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.
Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan
prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.
"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari
akademisi, ya, sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi
Menteri ngeritik kayak gitu. Tetapi saya katakan, kalau secara teori udah
enggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah
sesuai," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat,
Selasa, 3 Januari 2023.
Mahfud tak keberatan jika ada kritik soal isi dari Perpu
Cipta Kerja. Menurutnya hal itu biasa terjadi saat pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang baru dan bagus karena menunjukkan majunya demokrasi di Indonesia.
"Tapi kalau pemerintah menjawab (kritik dari
masyarakat), itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen,"
kata Mahfud.
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu
Cipta Kerja
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu.

Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.
"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.
"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," ujar Airlangga.
Konten Terkait
brominemedia.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud Md menegaskan bahwa ke depan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat konflik kepentingan tidak boleh ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi. “Dalam...
Selasa 24-Oct-2023 03:44 WIB
BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat tolak pengesahan Perpu Cipta Kerja yang dinilai mencederai rakyat. Hari ini, 13 kampus unjuk rasa di DPRD Jabar.
Rabu 29-Mar-2023 07:23 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dorong Perpu Cipta Kerja untuk tingkatkan investasi.
Kamis 12-Jan-2023 09:01 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setalah itu, ia minta pendalaman dibahas secara tertutup.
Rabu 11-Jan-2023 13:49 WIB
Jokowi menyebut pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
Rabu 11-Jan-2023 11:38 WIB