Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Pengusaha Sebut PP 28/2024 Berpotensi Gerus Kinerja Industri dan Ekonomi RI, Ini Penjelasannya

Rabu 11-Sep-2024 20:41 WIB

214

Pengusaha Sebut PP 28/2024 Berpotensi Gerus Kinerja Industri dan Ekonomi RI, Ini Penjelasannya

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut kinerja industri dan perekonomian nasional bakal turut terdampak imbas adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya Pengamanan Zat Adiktif.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, aturan tersebut dinilai menghambat kinerja industri yang berkaitan dengan ekosistem tembakau.

Tak hanya polemik terkait PP 28/2024, Kementerian Kesehatan menginisiasi aturan turunannya berupa Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang memuat ketentuan Kemasan Polos tanpa merek.

Ketentuan ini mewajibkan penyeragaman desain dan kemasan produk tembakau serta rokok elektronik, yang direncanakan akan disahkan pada September 2024 dan diterapkan mulai Juli 2025.

"PP ini memberatkan bagi multisektor, baik dari industri, pedagang, kemudian petani, dan sebetulnya juga konsumen," ucap Franky di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

"Dalam hal ini tentu kita juga diminta secara aktif memberi masukan dalam konteks dikeluarkannya aturan turunannya," sambungnya.

Franky melanjutkan, industri tembakau dan turunannya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap negara.

Mulai dari cukai, pajak, hingga serapan tenaga kerja yang sangat besar. Mengingat, industri rokok merupakan salah satu sektor padat karya.

Franky menceritakan, saat ini kondisi industri di Tanah Air tengah mengalami perlambatan.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

PMI sendiri merupakan indeks gabungan dari lima indikator utama, yang meliputi unsur Pesanan, Tingkat Persediaan, Produksi, Pengiriman, dan Tenaga Kerja.

Baca juga: Soroti PP Kesehatan, Pelaku Ekonomi Akui Telah Jalani Aturan Penjualan Rokok 

Angka indeks di atas 50 berarti sektor bisnis mengalami ekspansi, di bawah 50 berarti mengalami kontraksi.

Apabila sektor industri menurun, maka dampaknya juga akan berimbas pada kondisi perekonomian nasional.

"Mengenai posisi purchasing manager index dimana sejak Maret di angka 54,2, bulan Juli sudah 49,3 dan Agustus 48. Artinya industri dalam kondisi kontraksi akibat penurunan permintaan pasar, baik global maupun dalam negeri," papar Franky.

"Artinya kalau peraturan ini akan terus ekspos maka kontraksi tersebut akan berkepanjangan. Jadi, pertumbuhan industri terhadap PDB makin turun dan menjadi keprihatinan kita semua," pungkasnya.

Share:

KESEHATAN PENDIDIKAN LIFESTYLE KOLOM PEMERINTAHAN TRAVEL

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Telkom Dorong Ekonomi Tangguh Lewat Transformasi Digital

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bertekad untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam memasuki fase baru yang bertumpu pada Artificial Intelligence (AI).Direktur Enterprise Business Service Telkom, Veranita Yosephine menyampaikan masa depan ini dipandang sebagai dasar krusial untuk menciptakan ketangguhan ekonomi jangka panjang serta menjamin tetap tegaknya kedaulatan digital bangsa.Veranita menjelaskan bahwa sejumlah negara di kawasan regional kini telah memasuki tahap ekonomi digit.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/bisnis/read/2025/12/04/689089/telkom-dorong-ekonomi-tangguh-lewat-transformasi-digital

Kamis 04-Dec-2025 20:12 WIB

Telkom Dorong Ekonomi Tangguh Lewat Transformasi Digital
PEMERINTAHAN Badan Pengkajian MPR RI Bahas Reformasi Fiskal dan Tantangan Ekonomi RI

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD dengan pakar ekonomi dan hukum, membahas tantangan keuangan negara, korupsi, dan reformasi fiskal untuk kesejahteraan rakyat.

Rabu 03-Dec-2025 21:00 WIB

Badan Pengkajian MPR RI Bahas Reformasi Fiskal dan Tantangan Ekonomi RI
PEMERINTAHAN Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025

Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.

Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB

Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025
PEMERINTAHAN Penetapan UMP DKI 2026 Masih Dibahas, Keputusan Final Menunggu Laporan Resmi

Gubernur Pramono Anung pastikan UMP DKI 2026 belum final, menunggu rekomendasi forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB

Penetapan UMP DKI 2026 Masih Dibahas, Keputusan Final Menunggu Laporan Resmi
PEMERINTAHAN Renovasi Dapur, Satu SPPG di Paser Hentikan Sementara Distribusi MBG ke 5 Sekolah

Satu dari tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Paser terpaksa menghentikan operasionalnya sementara waktu.

Senin 01-Dec-2025 20:20 WIB

Renovasi Dapur, Satu SPPG di Paser Hentikan Sementara Distribusi MBG ke 5 Sekolah

Tulis Komentar

Rekomendasi