Rabu 07-Dec-2022 13:00 WIB
187

Foto : tempo
brominemedia.com-
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal keputusan
pemerintah mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton bulan ini. Ia mengaku
Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru sudah memberikan izin kepada Perum
Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton.
"Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya
sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun
diperlukan," ucap Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan,
Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Desember 2022.
Namun saat dikonfirmasi perihal waktu importasi beras yang
diizinkan Kemendag, Zulhas mengaku tidak tahu. Ia mengatakan Bulog bisa
mengimpor beras kapan saja asalkan dengan batas 500 ribu ton. Sementara Badan
Pangan Nasional tadi malam menyatakan telah siap mengimpor beras sebanyak 200
ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah di gudang Bulog.
"Saya enggak tahu yang tau diperlukan Bulog dan
Bapanas. Apa stok Bulognya sudah banyak nanti kita rapatkan lagi," kata
Zulhas.
Zulhas juga tidak tahu dari negara mana beras impor itu
berasal. "Saya kurang tau dari mana belinya, saya hanya kasih izin
saja," tuturnya. Begitu pun perihal harga, menurutnya, hanya Bulog yang
mengetahui apakah harga beras impor tersebut lebih murah dibandingkan harga
beras lokal.
Ia menjelaskan Kemendag sebetulnya sudah menolak impor beras
dua kali dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait
pangan. Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan hasil
panen dalam negeri surplus. Ia pun diperintahkan untuk mendampingi Menteri
Pertanian memverifikasi data ketersediaan beras di lapangan. Namun setelah
diberi waktu enam hari, kata dia, Kementan maupun Kemendag belum berhasil
menyediakan beras itu.
"Sudah ditambah enam hari kerja lagi juga belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis," kata Zulhas.

Meski telah menolak, akhirnya Kemendag memberikan izin impor setelah diadakan ratas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ratas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Jokowi. Alhasil, pemerintah sepakat menambah cadangan Bulog melalui impor.
Menurut dia, beras itu pun kini sudah dipesan. "Apakah sudah masuk atau belum,itu tergantung pada keadaan stok diperlukan atau tidak atau bulog, tapi saya sudah taken," kata dia.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah resmi mengumumkan soal impor beras tersebut. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah siap mengimpor 200 ribu ton beras komersial.
"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," ujar Arief Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 6 Desember 2022.
Ia kemudian menekankan stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Penggunaannya juga akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang masuk ke pasar. Namun, Arief tidak menjelaskan dari mana asal negara beras impor tersebut.
Ia juga berjanji impor beras ini tidak akan mengganggu hasil panen petani maupun harga gabah nantinya. Alasan dia, beras impor itu hanya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucap Arief.
Arief berujar importasi beras komersial itu hanya dilakukan untuk pada akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Selanjutnya, Bulog akan menyerap hasil panen dalam negeri pada Februari hingga Maret 2023 hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton sesuai target.
Konten Terkait
Ketua PP IPM Riandy Prawita berikan dukungan penuh kepada Menko Perekonomian Zulkifli Hasan soal visi pemberdayaan ekonomi rakyat.
Rabu 13-Aug-2025 20:51 WIB
Musisi papan atas Ahmad Dhani memperbolehkan pemerintah daerah memutar lagu-lagu karya Dewa-19, baik yang berduet dengan Once, Virzha, dan Ello tanpa harus membayar royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Senin 11-Aug-2025 20:32 WIB
Dalam semangat pembaruan dan penguatan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menyampaikan bahwa proses konsolidasi nasional partai telah secara resmi dimulai.
Kamis 07-Aug-2025 20:42 WIB
Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur mengaku tetap akan mengkritisi pemerintahan meski dirinya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Rabu 06-Aug-2025 21:03 WIB
Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah’ secara resmi diterbitkan oleh...
Selasa 15-Jul-2025 20:38 WIB