Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Senin 01-Jul-2024 20:25 WIB

233

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – KOORDINATOR advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat pemerintah tidak optimal menekan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Penurunan angka kemiskinan secara tahunan (year on year/yoy) hanya 680 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menyusut 1,14 juta orang atau 0,54% terhadap September 2022.

"Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini," ujar Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).

Dia pun mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp443,4 triliun untuk perlinsos.

"Ini patut kita pertanyakan anggaran tersebut digunakan untuk apa saja? Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan," imbuhnya.

Timboel menilai penurunan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir didorong aktivitas pemilu karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini yang dianggarkan APBN 2024 mencapai Rp496 triliun dengan Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.

"Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid," ucapnya.

Koordinator advokasi BPJS Watch juga menyoroti perihal tingkat kemiskinan di perkotaan. Laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,22%.

"Ini karena banyak masyarakat di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Jadi, penurunan kemiskinan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Share:

MUSIK PERISTIWA PEMERINTAHAN PENDIDIKAN KULINER EVENT

Konten Terkait

TEKNOLOGI Pemanfaatan Bintaro untuk Biodiesel dan Biopellet di Desa Cikeusi, Sumedang

FTI ITB melakukan pengmas sosialisasi pemanfaatan tanaman Bintaro sebagai bahan baku biodiesel dan biopellet

Jumat 24-Oct-2025 20:25 WIB

Pemanfaatan Bintaro untuk Biodiesel dan Biopellet di Desa Cikeusi, Sumedang
PEMERINTAHAN Gus Ipul Temui Gubernur DKI, Bahas Konsolidasi Data hingga Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas program strategis Presiden Prabowo Subianto di Balai Kota DKI Jakarta.

Jumat 24-Oct-2025 20:22 WIB

Gus Ipul Temui Gubernur DKI, Bahas Konsolidasi Data hingga Sekolah Rakyat
PEMERINTAHAN Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pidato presiden yang berdurasi sekitar 20 menit itu secara tegas menyatakan posisi Indonesia yang membela Palestina, sekaligus mengutuk genosida Israel di Gaza. Gaya pidato dan aksentuasi pengucapan diksi serta gestur, m

Kamis 16-Oct-2025 22:00 WIB

Kiprah Diplomasi Luar Negeri Warnai Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
KESEHATAN Tana Tidung Konsisten Lawan Narkoba, OPD jadi Garda Terdepan Jangkau Pelosok

OPD Tana Tidung jadi ujung tombak cegah narkoba, diharapkan jangkau pelaku UMKM dan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Kamis 16-Oct-2025 22:00 WIB

Tana Tidung Konsisten Lawan Narkoba, OPD jadi Garda Terdepan Jangkau Pelosok
PEMERINTAHAN BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun ke Pemerintah, Menkeu Purbaya: Uangnya Belum Dianggarkan

Namun, dana tambahan itu sebenarnya belum benar-benar masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Selasa 14-Oct-2025 22:07 WIB

BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun ke Pemerintah, Menkeu Purbaya: Uangnya Belum Dianggarkan

Tulis Komentar

Rekomendasi