Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Senin 01-Jul-2024 20:25 WIB

192

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – KOORDINATOR advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat pemerintah tidak optimal menekan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Penurunan angka kemiskinan secara tahunan (year on year/yoy) hanya 680 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menyusut 1,14 juta orang atau 0,54% terhadap September 2022.

"Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini," ujar Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).

Dia pun mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp443,4 triliun untuk perlinsos.

"Ini patut kita pertanyakan anggaran tersebut digunakan untuk apa saja? Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan," imbuhnya.

Timboel menilai penurunan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir didorong aktivitas pemilu karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini yang dianggarkan APBN 2024 mencapai Rp496 triliun dengan Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.

"Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid," ucapnya.

Koordinator advokasi BPJS Watch juga menyoroti perihal tingkat kemiskinan di perkotaan. Laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,22%.

"Ini karena banyak masyarakat di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Jadi, penurunan kemiskinan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Share:

Konten Terkait

EVENT IPM Dukung Menko Zulhas, Visi Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah Disebut Sudah Tepat

Ketua PP IPM Riandy Prawita berikan dukungan penuh kepada Menko Perekonomian Zulkifli Hasan soal visi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Rabu 13-Aug-2025 20:51 WIB

IPM Dukung Menko Zulhas, Visi Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah Disebut Sudah Tepat
MUSIK Ahmad Dhani Perbolehkan Pemerintah Putar Lagu Dewa-19 Tanpa Bayar Royalti

Musisi papan atas Ahmad Dhani memperbolehkan pemerintah daerah memutar lagu-lagu karya Dewa-19, baik yang berduet dengan Once, Virzha, dan Ello tanpa harus membayar royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Senin 11-Aug-2025 20:32 WIB

Ahmad Dhani Perbolehkan Pemerintah Putar Lagu Dewa-19 Tanpa Bayar Royalti
PERISTIWA Buang Limbah Ke Ciliwung Menteri LH Hanif Faisol Segel 4 Hotel Di Puncak

Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung ke Puncak, Bogor, Jumat (9/8) siang.

Minggu 10-Aug-2025 20:59 WIB

Buang Limbah Ke Ciliwung Menteri LH Hanif Faisol Segel 4 Hotel Di Puncak
EVENT Menuju Munas 2025, Partai Berkarya Dukung Arah Baru Pemerintahan Prabowo

Dalam semangat pembaruan dan penguatan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menyampaikan bahwa proses konsolidasi nasional partai telah secara resmi dimulai.

Kamis 07-Aug-2025 20:42 WIB

Menuju Munas 2025, Partai Berkarya Dukung Arah Baru Pemerintahan Prabowo
PERISTIWA Dapat Amnesti, Gus Nur Mengaku Tetap Akan Kritis ke Pemerintah

Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur mengaku tetap akan mengkritisi pemerintahan meski dirinya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Rabu 06-Aug-2025 21:03 WIB

Dapat Amnesti, Gus Nur Mengaku Tetap Akan Kritis ke Pemerintah

Tulis Komentar