Pasal di RKUHP Atur Hina Lembaga Negara Bisa Dipenjara 18 Bulan, Begini Penjelasan Kemenkumham

Foto : Freepik

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan pada bulan Juli 2022 kembali ramai diperbincangkan. Hal ini karena adanya pasal yang memuat ancaman pidana bagi warga yang menghina penguasa. 

Aturan itu tertuang dalam Pasal 353 ayat 1. Draft pasal tersebut berbunyi: 

“Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 

Kabag Humas Kemenkumham, Tubagus Erif menyampaikan bahwa draft tersebut masih dibahas dan masih bersifat dinamis. "Sedang digodog oleh tim, tidak bisa dipublikasikan dulu karena sifatnya dinamis dan terus berubah-ubah berdasarkan beragam masukan publik dan kajian yang terjadi," katanya, Kamis (16/6). 

Tubagus juga mengatakan, RKUHP yang membahas mengenai hal tersebut adalah draft tahun 2019, dan sebenarnya sudah dibatalkan. 

"Draft lama (2019) yang dulu batal disahkan. Kalau draft KUHP resmi, tetap merujuk ke 2019. Draft terbaru bisa dipublikasikan setelah ada kesepakatan dengan DPR," kata dia. 

Sebagai informasi, yang dimaksud dengan penguasa umum menurut Pasal 353 ayat 1 adalah Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota. 

Dalam hal aktivitas tersebut, kegaduhan di dalam masyarakat bisa dipidana dengan pidana yakni penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Hanya saja disebutkan bahwa, ketentuan di RKUHP merupakan delik aduan, bukan delik umum. 

"Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina," bunyi Pasal 353 ayat 3. 

Penghinaan di atas juga berlaku bagi warga yang menyebarkan penghinaan kepada penguasa melalui media sosial, seperti yang disebutkan dalam Pasal 354. Pasal tersebut berbunyi: 

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.