Rabu 24-May-2023 01:10 WIB
326

Foto : republikain
brominemedia.com –
Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang perdana pengujian formil
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada Selasa (23/5/2023). Sidang Perkara Nomor
50/PUU-XXI/2023 ini diajukan Partai Buruh.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengeluhkan pembentukan
awal maupun diskusi yang berkembang terhadap isu Perppu yang berujung UU Cipta
Kerja di DPR. Menurutnya, UU P3 hanya akal-akalan dari DPR untuk membenarkan
Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
"Kami para buruh khususnya di ketenagakerjaan dan
petani sangat dirugikan dalam mekanisme pembuatan UU tersebut karena tidak
satupun pokok-pokok gagasan kami yang diterima," kata Iqbal dalam sidang
itu.
Dalam permohonannya, Partai Buruh menjelaskan penetapan UU
Cipta Kerja tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 soal Indonesia adalah negara
hukum. Iqbal meyakini tindakan Presiden dan DPR yang mengabaikan putusan MK
secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki seluruh
lembaga negara termasuk lembaga pembentuk undang-undang tunduk dan taat pada
konstitusi.
"Putusan MK itu bersifat final dan mengikat," ucap Iqbal.

Iqbal mengungkap pernah ada satu pertemuan secara informal dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Hasil pertemuannya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menko bidang Perekonomian.
"Tetapi apa daya semua hasil rekomendasi pembahasan para pihak yang sebenarnya berkepentingan di dalam UU Cipta Kerja tidak ada satu pun yang menjadi pokok-pokok pikiran diterima oleh DPR RI untuk diajukan uji publik bahkan langsung disahkan," ujar Iqbal.
Oleh karena itu, Partai Buruh memohon MK membatalkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam petitum, Partai Buruh meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
"Kami dirugikan tidak pernah terlibat bahkan hasil diskusi dengan kawan-kawan pengusaha IKADIN diabaikan," tegas Iqbal.
Konten Terkait
Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menduga ada pihak-pihak yang...
Minggu 31-Aug-2025 20:42 WIB
Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di tingkat SMA/SMK dan SLB mulai Senin (1/9) akan dilaksanakan dengan dua model, yakni daring dan luring.
Minggu 31-Aug-2025 20:42 WIB
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah pusat untuk memberantas TBC.
Rabu 27-Aug-2025 21:12 WIB
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Natuna resmi meluncurkan program pinjaman modal usaha mikro tanpa bunga.
Minggu 24-Aug-2025 21:20 WIB
Pasalnya, penagihan royalty pemutaran music dari lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) ini sudah diterima sejak sebulan yang lalu dan takut tidak membayar karena sanksi yang dinilai berat.
Rabu 13-Aug-2025 20:49 WIB