Rabu 24-May-2023 01:10 WIB
305

Foto : republikain
brominemedia.com –
Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang perdana pengujian formil
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada Selasa (23/5/2023). Sidang Perkara Nomor
50/PUU-XXI/2023 ini diajukan Partai Buruh.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengeluhkan pembentukan
awal maupun diskusi yang berkembang terhadap isu Perppu yang berujung UU Cipta
Kerja di DPR. Menurutnya, UU P3 hanya akal-akalan dari DPR untuk membenarkan
Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
"Kami para buruh khususnya di ketenagakerjaan dan
petani sangat dirugikan dalam mekanisme pembuatan UU tersebut karena tidak
satupun pokok-pokok gagasan kami yang diterima," kata Iqbal dalam sidang
itu.
Dalam permohonannya, Partai Buruh menjelaskan penetapan UU
Cipta Kerja tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 soal Indonesia adalah negara
hukum. Iqbal meyakini tindakan Presiden dan DPR yang mengabaikan putusan MK
secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki seluruh
lembaga negara termasuk lembaga pembentuk undang-undang tunduk dan taat pada
konstitusi.
"Putusan MK itu bersifat final dan mengikat," ucap Iqbal.

Iqbal mengungkap pernah ada satu pertemuan secara informal dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Hasil pertemuannya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menko bidang Perekonomian.
"Tetapi apa daya semua hasil rekomendasi pembahasan para pihak yang sebenarnya berkepentingan di dalam UU Cipta Kerja tidak ada satu pun yang menjadi pokok-pokok pikiran diterima oleh DPR RI untuk diajukan uji publik bahkan langsung disahkan," ujar Iqbal.
Oleh karena itu, Partai Buruh memohon MK membatalkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam petitum, Partai Buruh meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
"Kami dirugikan tidak pernah terlibat bahkan hasil diskusi dengan kawan-kawan pengusaha IKADIN diabaikan," tegas Iqbal.
Konten Terkait
Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Andi Saputra, menegaskan vonis Tom Lembong diambil majelis hakim murni berdasarkan fakta hukum.
Senin 21-Jul-2025 21:06 WIB
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD MKGR Kepri, Rizki Faisal, dalam pernyataan resmi pada Minggu
Minggu 20-Jul-2025 20:53 WIB
Kehadiran PLN dalam festival ini wujud komitmen perusahaan untuk memperkuat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan
Jumat 18-Jul-2025 20:46 WIB
Sebagian wilayah di Minahasa pada besok Jumat 18 Juli 2025 diperkirakan akan berawan.
Kamis 17-Jul-2025 22:48 WIB
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra-putri Kalimantan Tengah (Kalteng) di kancah nasional. Kali ini datang dari dunia modeling, di mana Agatha Gisel Juanmaharati, model cilik asal Kalteng,
Senin 14-Jul-2025 20:43 WIB