Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Menteri LH Setop Impor Sampah Plastik-Perketat Aturan Impor Sampah Kertas

Senin 04-Nov-2024 20:43 WIB

35

Menteri LH Setop Impor Sampah Plastik-Perketat Aturan Impor Sampah Kertas

Foto : detik

Brominemedia.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan memperketat aturan impor sampah kertas dan menghentikan impor sampah plastik. Pengetatan aturan dilakukan karena regulasi saat ini dinilai terlalu besar meloloskan sampah selain kertas.

"Saya tadi sudah sampaikan bahwa Indonesia menghentikan impor sampah plastik dan untuk sampah kertas kita akan perketat persyaratannya," ujar Hanif Faisol setelah melakukan sidak di TPS Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024).

Hanif menjelaskan, upaya pengetatan impor sampah kertas diambil untuk menghadapi kenyataan impor sampah tidak mendukung pengelolaan dan pengurangan sampah.

"Kalau seperti ini tentu kami akan membatasi kembali sampai diperbaikinya tata kelola sampahnya," imbuh Hanif

Adapun pengetatan regulasi ini dilakukan karena untuk menekan angka toleransi pengotor pada impor kertas sebesar 2 persen yang kini berlaku. Untuk itu, nilai imporitas akan ditekan serendah mungkin.

"Harapan kita tentu imporitas tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 0, sekian persen jangan lagi sampai sekarang ada 2 persen, 1,8 persen ini jumlahnya cukup banyak ya, luar biasa," katanya.

Hanif menuturkan langkah ini sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Dia ingin Kementerian LH bisa mengatur ulang rekomendasi impor sampah kertas.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden Pak Prabowo kemarin beliau juga pertama minta kita menghentikan impor sampah plastik, kemudian mengatur kembali rekomendasi-rekomendasi impor kertas untuk di daur ulang termasuk ini," ujar dia.

"Ini ketaatan terhadap penaatan pemberian izin tentu berkonsekuensi terkait dengan rekomendasi izin yang kami berikan atau rekomendasi yang kami berikan. Kalau seperti ini tentu kami akan membatasi kembali sampai diperbaiknya tata kelola sampahnya," sambungnya.

Konten Terkait

FINANCE UMP 6 Provinsi di Pulau Jawa selama 5 Tahun Terakhir

Menaker meminta kepada seluruh gubernur agar menetapkan UMP tahun 2025 paling lambat tanggal 21 November 2024.

Kamis 21-Nov-2024 20:39 WIB

UMP 6 Provinsi di Pulau Jawa selama 5 Tahun Terakhir
PERISTIWA 3 Sektor Utama yang Harus Jadi Fokus Percepatan Transisi Energi Bersih

Tiga sektor utama harus menjadi fokus untuk mempercepat transisi energi bersih, yakni transportasi, pembangkit listrik, dan infrastruktur.

Selasa 19-Nov-2024 20:16 WIB

3 Sektor Utama yang Harus Jadi Fokus Percepatan Transisi Energi Bersih
PEMERINTAHAN Pilkada 2024 Tinggal Hitung Hari, 2 Kecamatan Terjauh Jadi Prioritas Pembagian Logistik

Pilkada 2024 tinggal menghitung hari, KPU prioritaskan 2 kecamatan terjauh untuk pembagian logistik.

Selasa 19-Nov-2024 20:15 WIB

Pilkada 2024 Tinggal Hitung Hari, 2 Kecamatan Terjauh Jadi Prioritas Pembagian Logistik
PEMERINTAHAN Anggota Komisi XIII DPR RI Melati Apresiasi Inovasi Unggulan Lapas Tanjungpandan Belitung

Anggota Komisi XIII DPR RI, Melati, kunjungan kerja ke Lpasa Kelas IIB Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada Senin (18/11/2-24).

Senin 18-Nov-2024 20:17 WIB

Anggota Komisi XIII DPR RI Melati Apresiasi Inovasi Unggulan Lapas Tanjungpandan Belitung
PEMERINTAHAN Debat Ketiga Pilwakot Semarang 2024: Yoyok Sukawi Soroti Penanganan Kawasan Kumuh

Yoyok Sukawi, memaparkan program kerjanya terkait penanganan kawasan kumuh di Kota Semarang pada Debat ketiga Pilwakot Semarang 2024

Jumat 15-Nov-2024 20:57 WIB

Debat Ketiga Pilwakot Semarang 2024: Yoyok Sukawi Soroti Penanganan Kawasan Kumuh

Tulis Komentar