Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Menteri LH Setop Impor Sampah Plastik-Perketat Aturan Impor Sampah Kertas

Senin 04-Nov-2024 20:43 WIB

230

Menteri LH Setop Impor Sampah Plastik-Perketat Aturan Impor Sampah Kertas

Foto : detik

Brominemedia.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan memperketat aturan impor sampah kertas dan menghentikan impor sampah plastik. Pengetatan aturan dilakukan karena regulasi saat ini dinilai terlalu besar meloloskan sampah selain kertas.

"Saya tadi sudah sampaikan bahwa Indonesia menghentikan impor sampah plastik dan untuk sampah kertas kita akan perketat persyaratannya," ujar Hanif Faisol setelah melakukan sidak di TPS Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024).

Hanif menjelaskan, upaya pengetatan impor sampah kertas diambil untuk menghadapi kenyataan impor sampah tidak mendukung pengelolaan dan pengurangan sampah.

"Kalau seperti ini tentu kami akan membatasi kembali sampai diperbaikinya tata kelola sampahnya," imbuh Hanif

Adapun pengetatan regulasi ini dilakukan karena untuk menekan angka toleransi pengotor pada impor kertas sebesar 2 persen yang kini berlaku. Untuk itu, nilai imporitas akan ditekan serendah mungkin.

"Harapan kita tentu imporitas tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 0, sekian persen jangan lagi sampai sekarang ada 2 persen, 1,8 persen ini jumlahnya cukup banyak ya, luar biasa," katanya.

Hanif menuturkan langkah ini sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Dia ingin Kementerian LH bisa mengatur ulang rekomendasi impor sampah kertas.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden Pak Prabowo kemarin beliau juga pertama minta kita menghentikan impor sampah plastik, kemudian mengatur kembali rekomendasi-rekomendasi impor kertas untuk di daur ulang termasuk ini," ujar dia.

"Ini ketaatan terhadap penaatan pemberian izin tentu berkonsekuensi terkait dengan rekomendasi izin yang kami berikan atau rekomendasi yang kami berikan. Kalau seperti ini tentu kami akan membatasi kembali sampai diperbaiknya tata kelola sampahnya," sambungnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan kelonggaran bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Rabu 24-Sep-2025 20:29 WIB

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya
PEMERINTAHAN Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan kelonggaran bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Rabu 24-Sep-2025 20:29 WIB

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Resmi Diperpanjang untuk Ketiga Kalinya
PEMERINTAHAN Pengamat Ingatkan Penyelenggara Negara Soal Supremasi Sipil Dalam Demokrasi

Pelibatan militer dalam menjaga lembaga-lembaga elit negara dari aksi massa seharusnya tidak terjadi di negara demokratis seperti Indonesia.

Selasa 23-Sep-2025 20:56 WIB

Pengamat Ingatkan Penyelenggara Negara Soal Supremasi Sipil Dalam Demokrasi
PEMERINTAHAN Prof Rokhmin Boyong Investor China Garap Potensi Perikanan Cirebon

Anggota Komisi IV DPR, Prof. Rokhmin Dahuri, memboyong sejumlah investor asal Chinauntuk meninjau langsung potensi perikanan di Cirebon, Kamis (18/9/2025).

Jumat 19-Sep-2025 20:47 WIB

Prof Rokhmin Boyong Investor China Garap Potensi Perikanan Cirebon
PEMERINTAHAN Kumpulkan Kasatpol PP, Mendagri Instruksikan Satpol PP dan Satlinmas Jaga Ketenteraman

Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat.

Kamis 18-Sep-2025 21:14 WIB

Kumpulkan Kasatpol PP, Mendagri Instruksikan Satpol PP dan Satlinmas Jaga Ketenteraman

Tulis Komentar