Mengenang 74 Tahun Lalu Pemerintahahan Darurat PDRI Sempat Berdiri dan Tujuan di Baliknya

Foto : tempo

brominemedia.com - Menjelang matahari terbit di hari Minggu 19 Desember 1949, dengan mendadak, pasukan khusus Belanda menduduki lapangan udara Adisucipto, Maguwoharjo, Sleman, yang menjadi awal PDRI. Selang beberapa jam, Yogyakarta, yang saat itu sebagai ibukota, diduduki Belanda. Belanda dengan segera menawan pimpinan negara Indonesia. Soekarno-Hatta adalah salah satunya.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi Sabtu 21 Desember 1985, penawanan Soekarno-Hatta menyebabkan kevakuman pimpinan negara dan pemerintahan.

Kemudian atas inisiatif Sjafruddin Prawiranegara, berdirilah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pembentukan PDRI terjadi di  Halaban (Limapuluh Koto), kira-kira 15 km selatan Payakumbuh, Sumatra Barat pada 22 Desember 1948 pukul 3.40 dini hari, dua hari setelah Belanda menguasai ibukota Yogyakarta.

Alasan Pendirian PDRI

Pembentukan PDRI penting untuk negara Indonesia yang baru merdeka. Bagi sebuah negara baru yang belum mendapat pengakuan internasional, ia perlu memenuhi beberapa syarat hukum internasional. Beberapa di antaranya adalah memiliki suatu wilayah, sejumlah penduduk, dan satu pemerintahan. PDRI yang bertujuan untuk mengisi kekosongan pemerintahan menggenapkan syarat yang terakhir.

Sebenarnya, pertimbangan untuk memindahkan pusat pemerintahan di Sumatra sudah dilakukan sebelum Yogyakarta jatuh.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 16 Agustus 1980,  Syafruddin Prawiranegara menyertai Hatta untuk meninjau Sumatra. Jika Belanda menyerang, maka dari sanalah Hatta akan memimpin pemerintahan. Namun, mendadak Hatta harus kembali ke Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Komisi Tiga Negara di Kaliurang.

PDRI berdiri di sebuah perkebunan teh. Dari sana, pejabat-pejabat dan staf PDRI bergerak ke Riau. Kemudian, menyusuri Sungai Kampar lalu ke Bangkinang dan kembali ke Sungai Dareh.

Perjalanan masih berlanjut hingga ke Solok, dekat Alahan Panjang. Namun, di Koto Tinggilah markas PDRI. Dari desa-desa itu, PDRI berhubungan dengan Menlu Maramis yang berada di India. Tak hanya itu, hubungan juga dilakukan dengan PBB lewat L.N. Palar.

Sjafruddin Prawiranegara tak hanya menjabat sebagai ketua PDRI, tetapi ia juga menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan Menteri Luar Negeri sementara PDRI. Terdapat beberapa menteri lain yang menjabat di PDRI, yaitu Mr. Tengku Moh. Hasan (Menteri Dalam Negeri Agama), Mr. Lukman Hakim (Kehakiman/Keuangan), Ir. Indra Tjahja (Perhubungan), Ir. Sitompul (PU), Mr. St. Moh. Rasjid (Sosial dan Pemuda), dan A.A. Maramis (Menteri Luar Negeri).