Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Bacakan 13 Tuntutan, Ini Isinya

Senin 17-Feb-2025 20:29 WIB

138

Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Bacakan 13 Tuntutan, Ini Isinya

Foto : detik

Brominemedia.com – Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam demo 'Indonesia Gelap' membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih.

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Pantauan detikcom, per pukul 20.18 WIB, massa belum membubarkan diri dari Jalan Medan Merdeka Barat kawasan Patung Kuda. Polisi sempat mengimbau massa untuk bubar. Imbauan itu direspons massa dengan lemparan botol minuman mineral.


Berikut 13 poin tuntutan massa:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Konten Terkait

PENDIDIKAN Pendidikan Jarak Jauh Mulai Dilaksanakan Tahun Depan

Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimplementasikan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di seluruh provinsi tahun depan merupakan langkah yang bagus.

Senin 18-Aug-2025 20:48 WIB

Pendidikan Jarak Jauh Mulai Dilaksanakan Tahun Depan
PEMERINTAHAN DPR Demo Di Pati Jadi Alarm Kepala Daerah Wajib Dengar Suara Rakyat

Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

Kamis 14-Aug-2025 20:56 WIB

DPR Demo Di Pati Jadi Alarm Kepala Daerah Wajib Dengar Suara Rakyat
PERISTIWA Hujan Botol untuk Bupati Pati! Gerindra Siapkan Sanksi Usai Kenaikan PBB Picu Amuk Massa?

Meski sanksi partai belum dibicarakan, Dasco menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh, sebuah sinyal yang menempatkan karier politik Sudewo kini berada di ujung tanduk.

Kamis 14-Aug-2025 20:50 WIB

Hujan Botol untuk Bupati Pati! Gerindra Siapkan Sanksi Usai Kenaikan PBB Picu Amuk Massa?
PENDIDIKAN Jumlah Mahasiswa Stagnan, UNIRA Malang Buka Konsentrasi Pendidikan Perdamaian

Nur menjadi saksi dari pertumbuhan kampus Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.

Selasa 29-Jul-2025 20:28 WIB

Jumlah Mahasiswa Stagnan, UNIRA Malang Buka Konsentrasi Pendidikan Perdamaian
PENDIDIKAN Tiga Profesor Ramaikan Bursa Calon Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Tiga profesor ramaikan bursa calon Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin periode 2025-2029

Jumat 25-Jul-2025 20:08 WIB

Tiga Profesor Ramaikan Bursa Calon Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Tulis Komentar