Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Luncurkan Grand Design Badan Moderasi Beragama, Menag Tekankan Tugas Utama Kemenag Terkait Umat

Rabu 11-Dec-2024 20:46 WIB

136

Luncurkan Grand Design Badan Moderasi Beragama, Menag Tekankan Tugas Utama Kemenag Terkait Umat

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan tentang tugas kementerian Agama (Kemenag), khususnya lembaga badan moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Nasaruddin Umar, tugas Kemenag bukanlah menyatukan umat, tetapi memberikan pembelajaran tentang hidup berdampingan di tengah perbedaan. 

"Saya ulangi, tugas kita selaku kementerian agama bukan untuk menyatukan umat, bukan itu yang priority. Tapi, bagaimana memberikan pembejaran terhadap umat ini bisa hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada," kata Nasarudin saat memberikan sambutan dalam acara "Rakor Sekber MB & Launching Grand Design: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, pembelajaran untuk membiasakan hidup di tengah keberagaman jauh lebih penting dilakukan saat ini.

Menurutnya, dengan bisa menghargai perbedaan, maka dengan sendirinya persatuan akan terbangun sendirinya.

"Jadi, bukan bagaimana bersatu, tapi bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan. Ini lebih urjen bagi kita," sambungnya.

Selain itu, lanjut Nasaruddin, salah satu tantangan Kemenag saat ini adalah mengartikulasikan agama yang semula sebagai mitos menjadi logos, kemudian menjadi etos dan membentuk sebagai habbit (kebiasaan/laku baik).

"Jadi, mengamalkan apa yang ia yakini dan meyakini apa yang diamalkan. Mengetahui apa yang diamalkan, dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Itulah umat beragama yang konstruktif," kata dia.

"Berangkat dari mythos, menjelma jadi logos, lalu menjadi etos (etik), lalu menjadi habbit. Kalau agama menjadi habbit kita semua, dengan sendirinya kerukukan beragama akan berjalan dengan sendirinya," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Pratikno menyoroti sosial media sebagai ruang yang harus diperhatikan secara serius bagi badan moderasi beragama.

"Sosial media memberikan ruang kepada siapa pun untuk mengupload apapun. Oleh karena itu, kita sebagai pejuang moderasi harus mengisi. Kalau tidak, ruang sosial media akan diisi oleh orang lain," ujar Pratikno.

Untuk itu, dia mendorong kepada badan moderasi beragama untuk berpikir lebih besar soal media sosial. Ia mengingatkan, agar ruang-ruang digital harus dikuasai.

"Kita tidak lagi hanya berpikir bagaimana meningkatkan moderasi ini dengan cara-cara,-mohon maaf- eceran, tapi kita harus mikir dengan cara-cara grosiran. Jangan sampai chanel besar yang namanya media digital justru tidak kita kuasai. Itu merupakan satu strategi penting yang harus kita pikirkan," ujar Pratikno.

Sebagai informasi, selain dihadiri Menag dan Menko PMK, acara Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama ini dibuka oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama serta dihadiri  puluhan rektor dari seluruh Indonesia.

Share:

FIKSI KESEHATAN KRIMINAL TEKNOLOGI OTOMOTIF HIBURAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta : BPJS Hewan Bukan Iuran, Tapi Subsidi

drh. Hasudungan Sidabalok mengatakan wacana Pemprov memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan hewan bukan bentuk BPJS manusia, tapi subsidi pemotongan harga.

Rabu 18-Jun-2025 21:05 WIB

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta : BPJS Hewan Bukan Iuran, Tapi Subsidi
PERISTIWA Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...

Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB

Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal
PEMERINTAHAN PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyelenggaraan job fair untuk mengatasi pengangguran. Pemprov DKI menegaskan akan melakukan evaluasi.

Senin 16-Jun-2025 21:07 WIB

PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi
PEMERINTAHAN Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru

Pemerintah menilai, wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari aspek kebutuhan birokrasi hingga ketahanan fiskal negara.

Senin 16-Jun-2025 21:05 WIB

Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru
KRIMINAL Kasi Intel Kejari Diduga Terima Setoran dari Wali Kota Semarang, Kejati Turunkan Tim Pengawas

Eks Wali Kota Semarang, Mbak Ita diduga menyetor uang ke polisi dan ke Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.

Minggu 15-Jun-2025 20:51 WIB

Kasi Intel Kejari Diduga Terima Setoran dari Wali Kota Semarang, Kejati Turunkan Tim Pengawas

Tulis Komentar

Rekomendasi