Laporkan Korupsi Dapen, Ketua PBNU: Erick Bisa Jadi Menjadi Teladan Mendukung Pemberantasan Korupsi

Foto : brominemedia.com

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi memberikan dukungan penuh terhadap langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang bekerja sama dengan Kejagung untuk mengungkap kasus dana pensiun.

Gus Fahrur mengatakan, tindakan Erick Thohir dapat menjadi contoh yang baik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Dugaan adanya tindak pidana korupsi pada dana pensiun di beberapa BUMN bisa berdampak besar bagi kinerja perusahaan dan menimbulkan kerugian negara, itu (dugaan korupsi) harus diusut tuntas,” kata Gus Fahrur, Kamis (5/10/2023).

Gus Fahrur menegaskan, Kejagung harus segera mengambil tindakan lanjutan terhadap Erick Thohir, yang dianggap sebagai calon wakil presiden terkuat, dan segera melakukan penyelidikan mendalam.

Dia menekankan, siapa pun yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut, Gus Fahrur menyambut baik langkah yang diambil oleh Erick Thohir dan menyebutnya sebagai contoh positif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Langkah Erick Thohir ini akan membantu BUMN Indonesia menjadi lebih sehat di masa depan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan dana pensiun BUMN ke Kejagung.

Erick mengungkapkan sekitar 70% atau sekitar 34 dari 48 dana pensiun BUMN berada dalam kondisi kritis akibat dugaan korupsi dan penyalahgunaan keuangan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menuturkan, tim penyidikan telah menerima hasil sementara perhitungan kerugian negara dan fokus pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun BUMN.

Kejagung saat ini sedang merumuskan konstruksi hukum yang lebih rinci sebelum mengumumkan bahwa laporan dari Erick Thohir akan ditingkatkan menjadi penyelidikan.

"Kita masih perlu mempelajari lebih dalam tentang apa yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindaklanjutinya sampai ke tahap penyelidikan," kata Febrie.