Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Kriteria PNS Penerima Gaji ke-13, Syarat dan Ketentuan Berlaku

Senin 02-Jun-2025 20:47 WIB

42

Kriteria PNS Penerima Gaji ke-13, Syarat dan Ketentuan Berlaku

Foto : suara

Brominemedia.com – Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2025 akan mulai cair Senin (2/6/2025) hari ini. Kriteria PNS penerima gaji ke-13 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji ke-13. Peraturan mengenai kebijakan pemberian gaji ke-13 juga sejalan dengan pemberian THR keagamaan. Komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhak menerima gaji ke-13 berdasarkan ketentuan tersebut adalah PNS dan Calon PNS; PPPK; Prajurit TNI; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Pejabat Negara. Di samping itu, pejabat negara dan pensiunan juga berhak atas gaji ke-13.

Sementara itu, berdasarkan peraturan yang sama, gaji ke-13 terdiri dari:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Dalam aturan tersebut, hanya PPPK yang memiliki aturan minimum masa kerja yang berhak memperoleh gaji ke-13. Sementara PNS tidak memiliki kriteria khusus dalam penerimaan gaji ke-13. Dijelaskan bahwa PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.

Kemudian, PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Hal yang sama juga berlaku untuk Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan secara proporsional dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula: (n/12) x penghasilan 1 (satu) bulan

Sebelumnya, melansir  website resmi Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta Aparatur Negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hakim, prajurit TNI-Polri, serta para pensiunan. 

“THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Presiden dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden mengungkapkan besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan THR dan gaji ke-13. “Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim, dan prajurit TNI-Polri, di mana pun sedang bertugas,” ungkap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dengan adanya gaji ke-13, diharapkan para PNS dapat memanfaatkannya untuk menggerakkan ekonomi. Misalnya dengan membeli produk – produk UMKM. Namun, tak ada salahnya menyisihkan sebagian penghasilan untuk menabung.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Pesan Khusus Gubernur Mirza untuk Sekprov Lampung Marindo, Singgung Soal ASN

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberi pesan khusus kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung definitif, Marindo Kurniawan.

Jumat 20-Jun-2025 20:56 WIB

Pesan Khusus Gubernur Mirza untuk Sekprov Lampung Marindo, Singgung Soal ASN
PERISTIWA KETERLALUAN! Guru di Bondowoso Ada yang Digaji Rp 15 Ribu per Bulan, Mereka Sambat: Budak Bersepatu

KETERLALUAN! Guru di Bondowoso Ada yang Digaji Rp 15 Ribu per Bulan, Mereka Sambat: Budak Bersepatu

Kamis 19-Jun-2025 21:02 WIB

KETERLALUAN! Guru di Bondowoso Ada yang Digaji Rp 15 Ribu per Bulan, Mereka Sambat: Budak Bersepatu
PEMERINTAHAN Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru

Pemerintah menilai, wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari aspek kebutuhan birokrasi hingga ketahanan fiskal negara.

Senin 16-Jun-2025 21:05 WIB

Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru
PEMERINTAHAN KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah
PERISTIWA CHAT ASN Kabupaten Bogor ke Anak Selingkuhannya, Rela Jadi Istri Kedua: Dari Pada Dihina Terus

Dalam balasannya, si pelakor menegaskan ia memiliki hak memilih pria mana yang akan menjadi suaminya.

Rabu 11-Jun-2025 21:00 WIB

CHAT ASN Kabupaten Bogor ke Anak Selingkuhannya, Rela Jadi Istri Kedua: Dari Pada Dihina Terus

Tulis Komentar