Sabtu 15-Oct-2022 09:08 WIB
228
Foto : sindonews
brominemedia.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana jemput paksa Gubernur Papua, Lukas
Enembe. Hal ini terkait kasus dugaan suap gratifikasi APBD Papua.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, penjemputan
sendiri akan dilakukan apabila yang bersangkutan secara tiga kali
berturut-turut tidak hadir dalam proses pemanggilan.
"Jadi secara normatif jemput paksa itu emang boleh ya,
menurut hukum acara pidana, ketika seorang saksi atau tersangka dipanggil
secara sah 3 kali atau yang ketiga kalinya kemudian mangkir," ujar Ali
Fikri kepada wartawan, Sabtu (15/10).
Ali juga menerangkan, kondisi mangkir sendiri merupakan keadaan dimana pihak tertentu tidak memberikan alasan kehadirannya pada saat proses pemeriksaan.
"Mangkir tanpa ada keterangan konfirmasi ataupun alasan-alasan yang kami nilai tidak sesuai dengan alasan hukum gitu," katanya.
Ali juga menerangkan, saat ini kondisi di Papua sendiri masih terus dilakukan pemantauan, terlebih dari KPK sendiri sudah tidak mau berlarut-larut menunggu Lukas Enembe.
"Tetapi yang terpenting bagi kami, dalam proses penanganan perkara ini adalah kami tidak hanya fokus ke persoalan keterangan tersangka itu," terangnya.
"Jadi, alat bukti lain justru menjadi lebih penting bagi kami. Empat alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, ahli. Itu yang menjadi penting bagi kami untuk menguatkan dugaan korupsi dari tersangka," tambahnya.
Share:
Konten Terkait
Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) Ganjar Laksmana Bonaprapta menyampaikan pernyataan sikap terkait pemberantasan korupsi.
Jumat 21-Feb-2025 21:05 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut memberikan pesan seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Hasto Kristiyanto pada hari ini. Pesan dari Megawati itu diungkapkan oleh pengacara Hasto, Maqdir Ismail.
Kamis 20-Feb-2025 20:31 WIB
Ronny menyebut kliennya tidak akan hadir dan meminta ditunda. Alasannya, Hasto akan mengajukan praperadilan Lagi
Minggu 16-Feb-2025 21:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan...
Jumat 14-Feb-2025 20:31 WIB
Kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto dipastikan dilanjutkan.
Kamis 13-Feb-2025 20:58 WIB
