Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

TREND

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB

101

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi atau melakukan rencana-rencana mitigasi jika memang benar terjadi pemutusan hak kerja (PHK) atau pengurangan karyawan/pekerja di industri tembakau atau rokok.

"Karena bagaimanapun pemerintah harus punya upaya untuk menggantikan industri rokok dengan industri yang lebih positif, yang tidak menimbulkan kerusakan, kerugian bagi negara maupun masyarakat. Jadi rencana-rencana mitigasi tersebut harus benar-benar diukur, ada timeline-nya seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi perokok," ucap Nina saat dihubungi, Senin (8/9).

Merespon video PHK massal di Gudang Garam, Nina menyampaikan bahwa anak perusahaan Gudang Garam yakni PT Merdeka Nusantara telah mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hoax.

"Jadi, tidak benar ada PHK massal di Gudang Garam Tuban. Makanya sebenarnya justru tanggapan dari kami adalah mempertanyakan bagaimana video tersebut viral dan kenapa narasinya adalah PHK massal dari Gudang Garam, padahal Gudang Garamnya sendiri mengonfirmasi itu tidak ada. Apakah memang viralnya video ini disengaja dan punya maksud tertentu? Itu yang patut dipertanyakan," sebut dia.

Ia menyebut bahwa menjelang akhir tahun, banyak berita bahkan disinformasi yang beredar terkait masalah rokok yang dikaitkan dengan rencana pemerintah yang nantinya akan membuat putusan Menteri Keuangan tentang cukai hasil tembakau.

"Berita-berita seperti ini biasanya akan mempengaruhi keputusan pemerintah apakah akan menaikkan tarif cukai di tahun berikutnya atau tidak. Ini sangat disayangkan, karena berita-berita seperti ini akan kontraproduktif pada usaha pemerintah yang sedang berusaha menurunkan prevalensi perokok yang salah satunya dilakukan melalui instrumen fiskal, yaitu instrumen cukai sebagai pengendali konsumsi," tandasnya.

Share:

TREND KESEHATAN HIBURAN FIKSI KESEHATAN FINANCE

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Fondasi Ilmiah KEK Tembakau Didukung Seluruh Kepala Daerah Madura

Komunitas Muda Madura (Kamura) tengah merumuskan naskah akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai landasan ilmiah dan strategis dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi Madura berbasis industri tembakau rakyatLangkah ini disambut positif oleh para kepala daerah di empat kabupaten Madura yakini Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Mereka menilai inisiatif tersebut sebagai arah baru pembangunan ekonomi Madura dari desa, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan petani.

Rabu 05-Nov-2025 21:01 WIB

Fondasi Ilmiah KEK Tembakau Didukung Seluruh Kepala Daerah Madura
PEMERINTAHAN Wamendagri Sebut Dinas Kesehatan Berperan Dukung MBG-Kendalikan Tembakau

Wamendagri Bima Arya menekankan peran Dinas Kesehatan dalam program kesehatan, termasuk Makan Bergizi Gratis, penanganan TBC, dan stunting.

Rabu 22-Oct-2025 20:20 WIB

Wamendagri Sebut Dinas Kesehatan Berperan Dukung MBG-Kendalikan Tembakau
PEMERINTAHAN Pertamina Hulu Energi Dorong Reformasi Iklim Investasi Demi Jaga Ketahanan Energi Nasional

PHE terus berkomitmen untuk menjadi kontributor utama dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung terwujudnya swasembada energi di Indonesia.

Jumat 12-Sep-2025 21:27 WIB

Pertamina Hulu Energi Dorong Reformasi Iklim Investasi Demi Jaga Ketahanan Energi Nasional
TREND Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.

Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok
PEMERINTAHAN DAMPAK Pembongkaran Usaha di Pantai Bingin, Disperinaker Badung Tangani 136 Kasus PHK

Tenyata ada delapan pengusaha telah melaporkan dampak pembongkaran yang menyebabkan 136 pekerja kehilangan pekerjaan.

Kamis 31-Jul-2025 22:31 WIB

DAMPAK Pembongkaran Usaha di Pantai Bingin, Disperinaker Badung Tangani 136 Kasus PHK

Tulis Komentar

Rekomendasi