Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Ketua Umum KSPSI Canangkan Perang Melawan Impor Ilegal

Senin 14-Apr-2025 23:12 WIB

61

Ketua Umum KSPSI Canangkan Perang Melawan Impor Ilegal

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat mencanangkan perang melawan impor ilegal yang mematikan industri dalam negeri dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

Pencanangan itu dilakukan Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat dan didukung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat Halalbihalal Keluarga Besar DPD KSPSI Banten di Restoran Istana Nelayan, Tangerang, Banten, Senin (14/4) siang.

“Kami siap memobilisasi massa buruh untuk menggeruduk instansi-instansi pemerintah yang membiarkan masuknya impor ilegal,” tegas Jumhur.

Jumhur meminta kepada semua pihak untuk betul-betul memerangi impor ilegal karena akan mematikan sektor industri, dan berdampak menghancurkan jutaan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.

Tidak Perlu Ribut

Sebelumnya, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32 persen terhadap barang impor dari Indonesia, yang kemudian ditunda 90 hari ke depan.

"Kita bisa lebih mandiri, tidak tergantung pada pasar luar negeri karena pasar domestik sangat kuat, apalagi jika pemerintah terus mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat," ujar Jumhur.

Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan harga beli hasil panen petani cukup tinggi sehingga petani di pedesaan memiliki nilai tukar yang lebih tinggi, yang bisa berdampak pada meningkatnya penyerapan hasil produksi industri-industri di tanah air.

Namun, Jumhur mengingatkan upaya ini bisa tidak berguna jika pihak-pihak terkait tidak mampu mengendalikan masuknya barang-barang impor ilegal.

Terkait dengan tarif resiprokal ini, menurut Jumhur, nilai ekspor RI ke AS hanya 2,2 persen dari PDB. Ini berbeda dengan Vietnam yang mencapai 33%. Seharusnya Indonesia tidak harus terlalu terguncang.

Dia menilai lebih tepat disebut RI dan AS sebenarnya saling bergantung.

Oleh karena itu, politik tarif dari Trump tidak perlu disikapi dengan keributan, tetapi harus dengan persahabatan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

Halal bihalal keluarga besar KSPSI Banten itu juga dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KSPSI, DPD KSPSI Banten, DPD II KSPSI Kabupaten/Kota di Banten, dan pengurus serikat pekerja di luar KSPSI di Provinsi Banten.

Konten Terkait

EVENT Peringati HPN Lewat Fun Run, Sandiaga Uno: Pentingnya Kesehatan agar Masyarakat Produktif

DALAM rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Rumah SandiUno Indonesia (RSI) menggelar acara RSI Fun Run 2025.

Senin 05-May-2025 20:32 WIB

Peringati HPN Lewat Fun Run, Sandiaga Uno: Pentingnya Kesehatan agar Masyarakat Produktif
PERISTIWA Tes Narkoba Rutin bagi Pekerja Ciptakan Lingkungan Sehat dan Aman

SEBANYAK 85 pekerja PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang bertugas di Kantor Cabang BRI Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Lampung menjalani tes narkobadan zat terlarang

Senin 05-May-2025 20:31 WIB

Tes Narkoba Rutin bagi Pekerja Ciptakan Lingkungan Sehat dan Aman
PERISTIWA Di Balik Tiupan Peluit dan Senyum Tukang Parkir

Dengan senyum ramah, Solihin menyambut pengendara yang datang. Tangannya lincah mengatur lalu lintas sepeda motor. Nasib tukang parkir minimarket jadi dilema, antara dianggap menggangu kenyamanan dan melindungi kendaraan warga.

Senin 05-May-2025 20:29 WIB

Di Balik Tiupan Peluit dan Senyum Tukang Parkir
KRIMINAL Bukan Cari Koin, 'Mario Bros' di Banten Malah Curi Sepeda Motor

Badut Mario Bros curi sepeda motor warga di Perumahan Ciujung Damai, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

Senin 05-May-2025 20:27 WIB

Bukan Cari Koin, 'Mario Bros' di Banten Malah Curi Sepeda Motor
PEMERINTAHAN Surati Menhan, Kerajaan Moronene Desak Penindakan Tambang Ilegal di Bombana

Tak hanya itu, PT PLM juga diduga belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah serta menunggak kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 2022.

Senin 05-May-2025 20:27 WIB

Surati Menhan, Kerajaan Moronene Desak Penindakan Tambang Ilegal di Bombana

Tulis Komentar