Kamis 19-Jun-2025 21:02 WIB
103

Foto : tribunnews

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, mengatakan, mereka meminta untuk diberikan ruang gaji yang layak.
Layak di sini bukan meminta gaji seperti PPPK dan ASN. Namun, sesuai kemampuan pemerintah daerah atau sesuai kapasitas fiskal.
"Mereka itu dikasih peluang untuk mendapatman insentif."
"Bukan menuntut jadi pegawai, tapi kewajiban menurut regulasi untuk dapat penggaran APBD wajib ber-SK bupati," terangnya.
Ia menerangkan, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan agar segera untuk segera melaksanakan dan mencari cantolan regulasinya dulu.
"Persoalan anggaran, bukan pikir belakangan. Tapi disiapkan dulu karena ada ketentuan di Menpan RB," pungkasnya.
Konten Terkait
Ada tiga temuan baru yang diungkap tim peneliti pemugaran dan penelitian lanjutan Situs Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.
Senin 18-Aug-2025 20:47 WIB
Kerusakan juga terjadi di Desa Tangkura dengan lima rumah rusak berat, sembilan rusak ringan, dua gereja rusak ringan, dan satu sekolah dasar rusak berat.
Minggu 17-Aug-2025 21:04 WIB
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Kamis 14-Aug-2025 20:56 WIB
Kasus kematian tragis siswi 13 tahun asal Malaysia, Zara Qairina Mahathir, terus...
Kamis 14-Aug-2025 20:52 WIB
Sebuah rumah ibadah yang dikelola Umi Cinta di Perumahan Dukuh Zamrud, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, menjanjikan masuk surga dengan membayar Rp1 juta.
Kamis 14-Aug-2025 20:47 WIB