Jumat 25-Nov-2022 10:28 WIB
430

Foto : tempo
brominemedia.com-- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan
mendorong dialog Bipartit di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang meruak. Bipartit adalah dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan dialog bipartit
bakal berlangsung secara intens. Dengan proses tersebut, ia berharap hubungan
industrial di perusahaan tetap berjalan kondusif dan harmonis sehingga PHK
hanya dilakukan sebagai jalan paling akhir.

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan
kerja antara pengusaha dan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena jalan
paling akhir, semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata
Indah melalui keterangan tertulis pada Kamis, 24 November 2022.
Ia menjelaskan, pada umumnya, PHK dilakukan sebagai respons
perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global. Situasi tersebut menuntut
perusahaan melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap
pekerjanya. Padahal, menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil
perusahaan untuk menghindari pemangkasan jumlah karyawan.
Misalnya, mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial,
menyesuaikan shift dan jam kerja, serta membatasi kerja lembur.
"Keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan
secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya” ujar Indah.
Jika PHK Tak Terhindarkan
Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus
melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan--baik secara
prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja. Karena itu,
Kemnaker akan melakukan pembinaan terhadap perusahaan terlebih dulu sampai
prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan aturan.
Sementara itu, untuk pekerja atau buruh yang terkena PHK,
menurut Indah, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang bisa diakses.
Misalnya, hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan. Di
antaranya, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat jaminan hari tua
(JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah telah menyediakan program
bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.
Di sisi lain, Indah menyatakan pemerintah kini tengah
menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam
negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Sebelumnya, Menteri Keuangan
Sri Mulyani menyatakan akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi
badai PHK yang sedang melanda Tanah Air saat ini.
Ia mengaku bakal mendiskusikan terlebih dulu bantun itu
dengan berbagai pihak, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Kami akan melihat instrumen mana yang bisa dibantu dan siapa yang harus
dibantu, apakah korporasi-nya atau buruh-nya," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi
Pers: APBN KITA November 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis 24
November 2022.
Konten Terkait
Aksi unjuk rasa (unras) yang digelar...Artikel Aksi Unras di Jawa Timur Berjalan Tertib dan Kondusif Kapolrestabes Surabaya Apresiasi Massa Buruh pertama kali tampil pada Republik News.
Jumat 29-Aug-2025 21:05 WIB
Polda Metro melarang live TikTok yang mengajak pelajar ikut demo. Mereka minta masyarakat bijak menggunakan medsos.
Rabu 27-Aug-2025 21:10 WIB
Setelah elemen mahasiswa menggelar demo besar-besaran pada 25 Agustus secara serentak di...
Rabu 27-Aug-2025 21:06 WIB
Yassierli menuturkan, pembangunan rumah subsidi memiliki dampak ekonomi luas karena akan melibatkan banyak pemasok hingga pekerja
Kamis 14-Aug-2025 20:46 WIB
PRESIDEN Prabowo Subianto membahas soal korupsi dan rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Monas,
Kamis 01-May-2025 20:11 WIB