Selasa 23-Aug-2022 06:05 WIB
356

Foto : jpnn
brominemedia.com – Direktur Center of Economic and Law Studies
(Celios), Bhima Yudhistira memberikan solusi untuk mencegah kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya menghentikan
kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri berskala besar dibandingkan
menaikkan harga.
“Win-win solution-nya adalah
pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi
yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar,”
kata Bhima di Jakarta, Senin (22/8).
Bhima menyebut dengan menutup
kebocoran BBM maka pemerintah bisa hemat pengeluaran subsidi, mengingat 93
persen konsumsi Solar adalah jenis subsidi. Dia mencontohkan pemerintah harus
mengatur kebocoran penggunaan Solar bersubsidi di truk yang mengangkut hasil
tambang dan sawit.
"Kebijakan yang lebih baik
dibandingkan menaikkan harga jenis Pertalite dan Solar," ungkapnya.
Bhima mengingatkan kenaikan harga
Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena
mereka akan mulai menahan belanjanya.
Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.

“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah menggunakan surplus APBN yang hingga Juli 2022 mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB untuk menambal subsidi. Selain itu, pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur dan belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pusat untuk menambal subsidi energi.
“Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgent dan mengorbankan subsidi energi,” tegas Bhima.
Konten Terkait
Momentum Iduladha 1446 H dirayakan secara istimewa oleh pasangan pengusaha Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana, pemilik J99 Corp.
Jumat 06-Jun-2025 20:49 WIB
Menanggapi hal ini Akademisi Ekonomi Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih mengatakan, nilai bantuan tersebut sangat relatif dan sangat membantu, jika terlalu banyak juga pasti akan membebani anggaran pemerintah.
Jumat 06-Jun-2025 20:42 WIB
Kriteria PNS penerima gaji ke-13 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji ke-13
Senin 02-Jun-2025 20:47 WIB
Sebagai mitra lokal yang mengelola pengiriman, Deddy mengakui bahwa kondisi geografis di wilayah ini kerap menjadi tantangan tersendiri.
Minggu 01-Jun-2025 20:43 WIB
Pemerintah Kota Semarang menargetkan pembentukan 177 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Senin 26-May-2025 21:09 WIB