Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

FINANCE

Kata Ekonom Soal Solusi Pencegahan Kenaikan Harga BBM

Selasa 23-Aug-2022 06:05 WIB

527

Kata Ekonom Soal Solusi Pencegahan Kenaikan Harga BBM

Foto : jpnn

brominemedia.com – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memberikan solusi untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya menghentikan kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri berskala besar dibandingkan menaikkan harga.

“Win-win solution-nya adalah pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar,” kata Bhima di Jakarta, Senin (22/8).

Bhima menyebut dengan menutup kebocoran BBM maka pemerintah bisa hemat pengeluaran subsidi, mengingat 93 persen konsumsi Solar adalah jenis subsidi. Dia mencontohkan pemerintah harus mengatur kebocoran penggunaan Solar bersubsidi di truk yang mengangkut hasil tambang dan sawit.

"Kebijakan yang lebih baik dibandingkan menaikkan harga jenis Pertalite dan Solar," ungkapnya.

Bhima mengingatkan kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya.

Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.

“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menggunakan surplus APBN yang hingga Juli 2022 mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB untuk menambal subsidi. Selain itu, pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur dan belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pusat untuk menambal subsidi energi.

“Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgent dan mengorbankan subsidi energi,” tegas Bhima.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Dukung Pemerataan Akses Air Bersih di Daerah, Nusa Halmahera Minerals Revitalisasi Jaringan Air di Desa Kusu Lovra

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui NHM Peduli merevitalisasi jaringan air bersih di Desa Kusu Lovra, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.

Jumat 31-Oct-2025 21:11 WIB

Dukung Pemerataan Akses Air Bersih di Daerah, Nusa Halmahera Minerals Revitalisasi Jaringan Air di Desa Kusu Lovra
PEMERINTAHAN Sharing Session SINDOnews Ajak Gen Z Berani Tentukan Arah dan Berkontribusi Nyata

Generasi Z didorong untuk berani menentukan arah masa depan dan berkontribusi secara nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

Sharing Session SINDOnews Ajak Gen Z Berani Tentukan Arah dan Berkontribusi Nyata
PEMERINTAHAN BRICS Lanjutkan Dedolarisasi, China Buang Dolar AS Rp860 Triliun

Bank-bank di China membantu nasabah mereka melepas mata uang asing senilai USD51,8 miliar atau setara Rp860 triliun jumlah tertinggi sejak 2020.

Minggu 26-Oct-2025 20:23 WIB

BRICS Lanjutkan Dedolarisasi, China Buang Dolar AS Rp860 Triliun
PEMERINTAHAN Pembiayaan Produktif Fintech Lending Menyusut, AFPI: Dampak Ketidakpastian Ekonomi

Porsi pembiayaan fintech ke sektor produktif per Agustus 2025 capai Rp 29,64 triliun atau 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri

Jumat 17-Oct-2025 20:17 WIB

Pembiayaan Produktif Fintech Lending Menyusut, AFPI: Dampak Ketidakpastian Ekonomi
PEMERINTAHAN KNEKS tak Juga Menjadi Badan Ekonomi Syariah Nasional, Koordinasi Dinilai Tersendat

Peneliti CSED INDEF Murniati Mukhlisin menilai ekonomi syariah nasional belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi kelembagaan dan belum terealisasinya transformasi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)...

Rabu 15-Oct-2025 20:11 WIB

KNEKS tak Juga Menjadi Badan Ekonomi Syariah Nasional, Koordinasi Dinilai Tersendat

Tulis Komentar