Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Hubungi Komisi I, KSAD Tepis Isu Tak Harmonis dengan Panglima TNI

Selasa 06-Sep-2022 10:04 WIB

328

Hubungi Komisi I, KSAD Tepis Isu Tak Harmonis dengan Panglima TNI

Foto : detik

brominemedia.com – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sudah berkomunikasi dengan DPR terkait isu adanya disharmoni antara dirinya dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Meutya mengatakan Dudung sudah memberikan penjelasan dan menepis isu disharmoni tersebut.

Mulanya Meutya menyampaikan Jenderal Andika telah menjelaskan soal isu disharmoni dua jenderal itu secara langsung dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senin (5/9). Menurut penuturan Andika, lanjut Meutya, relasi Panglima dan KSAD tak terganggu dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi.

"Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima dan KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing-masing," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9).

Selain Andika, Meutya menuturkan Dudung menyampaikan hal serupa. Meutya mengatakan ketidakhadiran Dudung di rapat tak berkaitan dengan isu disharmoni, melainkan lantaran ada urgensi berangkat ke Lampung.

"Dari KSAD usai rapat Jenderal Dudung sudah menghubungi kami juga menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung," ujar Ketua DPP Golkar itu.

"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan di kala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," katanya.

Dengan demikian, Meutya meminta semua pihak agar tak menggulirkan isu disharmoni di tubuh TNI ini. Ihwalnya, Panglima dan KSAD telah memberikan klarifikasi kepada DPR bahwa hubungan Panglima dan KSAD tidak masalah dan memastikan seluruh matra di TNI solid.

"Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detail ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI insyaallah solid," katanya.

Selain Dudung, Meutya mengungkapkan, Menhan Prabowo Subianto melayangkan surat ke DPR terkait ketidakhadirannya di rapat bersama Komisi I DPR.

"Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," ujarnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Komisi III DPRD Kaltara Desak Pemprov Prioritaskan Pengelolaan Aset Daerah

Lemahnya realisasi anggaran Dinas PUPR Kaltara menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kaltara.

Kamis 20-Nov-2025 20:17 WIB

Komisi III DPRD Kaltara Desak Pemprov Prioritaskan Pengelolaan Aset Daerah
PEMERINTAHAN Komisi IX Khawatir RS Internasional Didominasi Nakes Asing

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.

Rabu 19-Nov-2025 21:12 WIB

Komisi IX Khawatir RS Internasional Didominasi Nakes Asing
PEMERINTAHAN Komisi III DPR Sepakati Pembentukan Panja: Siapkan Percepatan Reformasi di Polri, Kejagung, dan MA

Komisi III DPR RI resmi menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi yang akan memfokuskan diri pada pembenahan tiga institusi penegak hukum: Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

Selasa 18-Nov-2025 20:05 WIB

Komisi III DPR Sepakati Pembentukan Panja: Siapkan Percepatan Reformasi di Polri, Kejagung, dan MA
PEMERINTAHAN Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025.

Jumat 14-Nov-2025 20:30 WIB

Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak
PEMERINTAHAN Komisi III DPR Ungkap RKUHAP Akan Disahkan di Paripurna Pekan Depan

Komisi III DPR dan pemerintah sepakat bawa revisi KUHAP ke rapat paripurna untuk disahkan jadi UU. Rapat dijadwalkan pekan depan.

Kamis 13-Nov-2025 20:22 WIB

Komisi III DPR Ungkap RKUHAP Akan Disahkan di Paripurna Pekan Depan

Tulis Komentar