Kamis 09-Feb-2023 01:27 WIB
156

Foto : harianjogja
brominemdia.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten Bantul menargetkan Program Padat Karya 2023
memberdayakan masyarakat miskin di 17 kapanewon.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Bantul Istirul Widilastuti
mengatakan dari 17 kapanewon, ada 70 kalurahan yang mendapat jatah pembangunan
sarana dan prasarana. “Kami diberikan amanah dalam Program Padat Karya 2023
ini, lokasinya tersebar merata di 70 kalurahan yang berada di 17 kapanewon di
Bantul. Program ini menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah [APBD],” kata Istirul, Rabu (8/2).
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bantul dan APBD DIY. Istirul menjelaskan skema anggaran untuk program padat karya tahun ini yakni program yang menggunakan APBD Bantul menyasar 153 titik lokasi, dengan setiap titik anggarannya Rp100 juta. “Sedangkan program padat karya yang menggunakan APBD DIY lokasinya tersebar di 85 titik,” katanya.
Program yang dananya bersumber dari APBD DIY dilakukan melalui dua skema penggunaan anggaran, yakni dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke kabupaten dengan besaran Rp100 juta menyasar 85 lokasi, dan dan Rp200 juta menyasar 115 lokasi.
Disnakertrans Bantul, menurut Istirul, akan fokus agar masyarakat miskin, pengangguran, dan warga yang belum bekerja bisa diberdayakan dalam program padat karya.
Istirul menyebut setiap titik program padat karya akan memberdayakan warga dengan kriteria yang sudah ditentukan dengan jumlah 26 pekerja setiap titik untuk skema Rp100 juta. Adapun untuk skema Rp200 juta akan mengambil tenaga kerja dari masyarakat sebanyak 52 pekerja karena dana lebih tinggi.
“Jika ada warga yang sudah terdata maka harus dimasukkan. Kalau tidak bisa masuk akan saya tanyakan alasannya kepada pemerintah kalurahan dan kelompok,” ujar Istirul.
Dia menyebut meskipun tenaga kerja diambil dari warga, kemampuanya tidak boleh asal-asalan karena telah melalui konsultasi dari para ahli dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul. “Meski menggunakan tenaga kerja lokal, bangunan yang dihasilkan tidak boleh asal-asalan karena sudah ada konsultasi dengan ahli. Jenis kegiatan sesuai regulasi ada pengerasan jalan, corblok, saluran irigasi tersier, talut jalan dan bangunan untuk kegiatan ekonomi,” kata Istirul.
Konten Terkait
Praktik penangkapan ikan dengan cara yang salah disinyalir menjadi penyebab utamanya
Kamis 07-Aug-2025 20:37 WIB
Sebanyak 19.287 orang telah mengakses layanan cek kesehatan gratis (CKG) di fasilitas kesehatan daerah ini sebagai upaya menjaga kesehatan
Senin 21-Jul-2025 21:07 WIB
Program Makan Bergizi (MBG) tetap berjalan di wilayah Bantul meski proses belajar mengajar di sekolah telah berakhir dan murid sedang menjalani libur
Jumat 04-Jul-2025 20:47 WIB
Pertamina berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan dan disabilitas.
Rabu 02-Jul-2025 20:58 WIB
Gus Ipul memaparkan Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh banyak sisi kehidupan keluarga miskin.
Rabu 02-Jul-2025 20:58 WIB