Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PERISTIWA

Diseminasi Audit Kasus Stunting, Pemkot Pekalongan Dorong Stakeholder Terus Fokus 4 Kelompok Sasaran

Senin 11-Nov-2024 20:34 WIB

98

Diseminasi Audit Kasus Stunting, Pemkot Pekalongan Dorong Stakeholder Terus Fokus 4 Kelompok Sasaran

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan menggelar diseminasi audit kasus stunting semester 2 bersama OPD, instansi terkait serta Tim Audit Kasus Stunting (AKS) untuk percepatan penurunan stunting, di ruang Jlamprang, Kantor Setda setempat.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Nur Agustina menjelaskan, bahwa setiap semester pihaknya melakukan audit kasus stunting untuk menentukan langkah dan strategi selanjutnya. 

"4 sasaran yang terus menjadi fokus kasus stunting antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan anak usia bawah dua tahun atau baduta."

"Pada semester II ini, keempat sasaran ini kita bagi di 4 kecamatan, kasus ibu pasca melahirkan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat untuk kasus ibu hamil, Kecamatan Pekalongan Selatan untuk kasus baduta dan calon pengantin di Kecamatan Pekalongan Timur," katanya, Senin (11/11/2024).

Dari beberapa catatan yang diterima, dikatakan Agustin bahwa stunting sangat dipengaruhi pendidikan baduta dan status ekonomi.

Dijelaskannya sebagai contoh, beberapa kasus pernikahan dini terjadi karena tingkat pendidikan dan status ekonomi yang masih rendah, begitu pula pengasuhan baduta. 

"Mengapa perlu dilakukan audit kasus stunting supaya seluruh stakeholder mengambil bagian terkait mekanisme upaya penanganan seperti apa, semua aspek juga dibahas termasuk rumah layak huni, sanitasi air bersih, apakah keluarga risiko stunting dapat bantuan atau tidak, pengasuhannya seperti apa dan lainnya," ucapnya.

Agustin menjelaskan sebelum audit ini, tim AKS di level kecamatan sudah melakukan kunjungan dan pendampingan.

"Usai diseminasi audit ini, akan dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut bersama lembaga dan instansi yang terkait," jelasnya.

Share:

TRAVEL EVENT LIFESTYLE FIKSI TREND TEKNOLOGI

Konten Terkait

EVENT Koster Ultimatum Produsen AMDK, Ancam Cabut Izin yang Nekat Melanggar

Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengumpulkan para produsen dan distributor air minum dalam kemasan (AMDK) di Gedung kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (10/6).

Selasa 10-Jun-2025 22:04 WIB

Koster Ultimatum Produsen AMDK, Ancam Cabut Izin yang Nekat Melanggar
PEMERINTAHAN Mendagri Pindahkan 4 Pulau dari Aceh Jadi Wilayah Sumatera Utara, Pengamat Ingatkan Prabowo

Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025, menjadikan empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah...

Selasa 10-Jun-2025 21:50 WIB

Mendagri Pindahkan 4 Pulau dari Aceh Jadi Wilayah Sumatera Utara, Pengamat Ingatkan Prabowo
PERISTIWA Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).

Senin 09-Jun-2025 20:27 WIB

Jokowi Lebih Pilih PSI, Petinggi PPP: Itu Hak Politik Beliau
PERISTIWA DPRD Kalteng Dukung Evaluasi Jembatan Sei Jelai, Minta Pembangunan Dituntaskan

Jembatan Sei Jelai merupakan penghubung antara Kabupaten Sukamara (Kalteng) dan Ketapang (Kalbar).

Minggu 08-Jun-2025 20:48 WIB

DPRD Kalteng Dukung Evaluasi Jembatan Sei Jelai, Minta Pembangunan Dituntaskan
PEMERINTAHAN Soal Bantuan Subsidi Upah Pemerintah Rp 300 Ribu Per Bulan, Ini Tanggapan Akademisi Ekonomi Kaltara

Menanggapi hal ini Akademisi Ekonomi Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih mengatakan, nilai bantuan tersebut sangat relatif dan sangat membantu, jika terlalu banyak juga pasti akan membebani anggaran pemerintah.

Jumat 06-Jun-2025 20:42 WIB

Soal Bantuan Subsidi Upah Pemerintah Rp 300 Ribu Per Bulan, Ini Tanggapan Akademisi Ekonomi Kaltara

Tulis Komentar

Rekomendasi