Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Dibuka Lowongan Kerja BPKH 2025 untuk 11 Posisi Strategis hingga 13 Oktober, Ini Syaratnya

Senin 06-Oct-2025 21:30 WIB

108

Dibuka Lowongan Kerja BPKH 2025 untuk 11 Posisi Strategis hingga 13 Oktober, Ini Syaratnya

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Kabar Loker terbaru, Badan Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) membuka Lowongan Kerja 2025. 

Lowongan Kerja yang dibuka BPKH untuk 11 Posisi Strategis.

Kepastian Lowongan Kerja BPKH 2025 itu diumumkan secara resmi melalui Pengumuman Nomor: 042/SM.01/10/2025 yang diunggah di akun instagram @bpkhri dan laman karir.bpkh.go.id.

Total 11 formasi jabatan strategis yang dibutuhkan untuk memperkuat manajemen investasi, teknologi digital, serta pengembangan sistem keuangan haji.

Berikut informasi lengkap Lowongan Kerja BPKH 2025 mulai dari daftar formasi, Syarat pendaftaran hingga Jadwal dan cara daftar.

1. Daftar 11 Posisi Strtegis Lowongan Kerja BPKH 2025:

  • Asisten Manajer Investasi Surat Berharga
  • Asisten Manajer Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas
  • Asisten Manajer Analis Portofolio dan Penyelesaian Transaksi
  • Asisten Manajer Bisnis Digital
  • Asisten Manajer Pengembangan dan Konfigurasi TI (Fullstack Developer)
  • Asisten Manajer Pengembangan dan Konfigurasi TI (Mobile Application Developer)
  • Asisten Manajer Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi
  • Asisten Manajer Sistem Informasi (Data Engineer)
  • Asisten Manajer Transformasi Digital
  • Asisten Manajer Sistem dan Prosedur Digital
  • Asisten Manajer PMO (Project Management Office)
Posisi-posisi tersebut mencerminkan fokus BPKH pada penguatan sistem keuangan digital dan optimalisasi investasi dana haji yang lebih transparan dan profesional.

2. Syarat Pendaftaran Lowongan Kerja BPKH 2025

Persyaratan Umum

Peserta yang ingin mendaftar wajib memenuhi sejumlah kriteria dasar berikut:

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan
  • Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses hukum
  • Tidak pernah dipidana atau diberhentikan dengan tidak hormat
  • Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik aktif
3. Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, pelamar juga wajib memenuhi kriteria berikut:

  • Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
  • Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan surat penyetaraan ijazah dari Kemdikbudristek/Dikti dengan nilai IPK setara minimal 3.00
  • Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang relevan
  • Kemampuan Bahasa Inggris TOEFL minimal 500 (atau setara) dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku
  • Bebas dari tindak pidana, fraud, kejahatan digital, atau kejahatan keuangan yang dibuktikan dengan SKCK


Konten Terkait

PEMERINTAHAN Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun

Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.

Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB

Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun
PEMERINTAHAN Gus Jazil Kritik Tajam Bahlil Lahadalia, Gegara Usul Koalisi Permanen saat Pemerintah Sibuk Urus Bencana

Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil melontarkan...

Senin 08-Dec-2025 20:12 WIB

Gus Jazil Kritik Tajam Bahlil Lahadalia, Gegara Usul Koalisi Permanen saat Pemerintah Sibuk Urus Bencana
PEMERINTAHAN Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025

Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.

Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB

Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025
PERISTIWA Penjarahan di Tengah Banjir Bandang Sumatera, Pengamat: Kerja Pemerintah Belum Sesuai Harapan Warga

Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah banjir Sumatra mengindikasikan, pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.

Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB

Penjarahan di Tengah Banjir Bandang Sumatera, Pengamat: Kerja Pemerintah Belum Sesuai Harapan Warga
PEMERINTAHAN Penetapan UMP DKI 2026 Masih Dibahas, Keputusan Final Menunggu Laporan Resmi

Gubernur Pramono Anung pastikan UMP DKI 2026 belum final, menunggu rekomendasi forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB

Penetapan UMP DKI 2026 Masih Dibahas, Keputusan Final Menunggu Laporan Resmi

Tulis Komentar