Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

136

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

'Kami meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengeluarkan rekomendasi agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik) bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Sekjen II DPP IPN Pusat, Mitiar Hamid Kampai dalam pesan elektroniknya kepada JPNN, Jumat (27/6).

Dia menjelaskan, desakan IPN pusat ini karena adanya usulan diskresi pengalihan status PPPK menjadi PNS dosen dan tendik di perguruan tinggi negeri baru (PTNB).

Menurut Mitiar Hamid, usulan PPPK dosen dan tendik PTNB yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjadi peristiwa penting bagi seluruh PPPK.

Jika permintaan tersebut disetujui pemerintah dengan mengeluarkan diskresi, ujarnya, maka bukan tidak mungkin bisa diberlakukan untuk PPPK guru dan tendik.

"Langkah ini adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan status kepegawaian yang setara dan jaminan masa depan bagi ribuan PPPK guru dan tendik yang telah mengabdi dengan loyalitas tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan, IPN sengaja datang ke DPD RI membawa aspirasi ribuan PPPK guru dan tendik yang menginginkan kejelasan status. Adanya usulan diskresi untuk PPPK dosen dan tendik di PTNB menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mungkin dilakukan. 

"Kami berharap DPD RI bisa menjadi jembatan untuk kami mendapatkan diskresi menjadi PNS," ujar Mitiar Hamid.

Share:

KRIMINAL LIFESTYLE EVENT OTOMOTIF FINANCE FIKSI

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Tiga Ribuan PPPK Paruh Waktu Terima SK, Resmi Jadi ASN Pemkab Klaten

3.091 tenaga honorer dari berbagai OPD Pemkab Klaten yang kini resmi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Rabu 24-Dec-2025 21:43 WIB

Tiga Ribuan PPPK Paruh Waktu Terima SK, Resmi Jadi ASN Pemkab Klaten
PEMERINTAHAN Bupati Klaten Hamenang Sebut Pengangkatan 3.091 PPPK Paruh Waktu Perkuat Layanan Publik

Hamenang mengingatkan para PPPK Paruh Waktu agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Selasa 23-Dec-2025 20:37 WIB

Bupati Klaten Hamenang Sebut Pengangkatan 3.091 PPPK Paruh Waktu Perkuat Layanan Publik
PERISTIWA Pemprov Sumbar Akan Gunakan Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur dan Hunian

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tengah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap

Senin 22-Dec-2025 20:20 WIB

Pemprov Sumbar Akan Gunakan Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur dan Hunian
RAGAM BREAKING NEWS Gubernur Sumbar Tetapkan UMP 2026 Rp3.182.955., Naik 6,3 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar Tahun 2026

Senin 22-Dec-2025 20:14 WIB

BREAKING NEWS Gubernur Sumbar Tetapkan UMP 2026 Rp3.182.955., Naik 6,3 Persen
PEMERINTAHAN Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun

Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.

Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB

Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun

Tulis Komentar

Rekomendasi