Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

44

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

'Kami meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengeluarkan rekomendasi agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik) bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Sekjen II DPP IPN Pusat, Mitiar Hamid Kampai dalam pesan elektroniknya kepada JPNN, Jumat (27/6).

Dia menjelaskan, desakan IPN pusat ini karena adanya usulan diskresi pengalihan status PPPK menjadi PNS dosen dan tendik di perguruan tinggi negeri baru (PTNB).

Menurut Mitiar Hamid, usulan PPPK dosen dan tendik PTNB yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjadi peristiwa penting bagi seluruh PPPK.

Jika permintaan tersebut disetujui pemerintah dengan mengeluarkan diskresi, ujarnya, maka bukan tidak mungkin bisa diberlakukan untuk PPPK guru dan tendik.

"Langkah ini adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan status kepegawaian yang setara dan jaminan masa depan bagi ribuan PPPK guru dan tendik yang telah mengabdi dengan loyalitas tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan, IPN sengaja datang ke DPD RI membawa aspirasi ribuan PPPK guru dan tendik yang menginginkan kejelasan status. Adanya usulan diskresi untuk PPPK dosen dan tendik di PTNB menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mungkin dilakukan. 

"Kami berharap DPD RI bisa menjadi jembatan untuk kami mendapatkan diskresi menjadi PNS," ujar Mitiar Hamid.

Share:

Konten Terkait

KRIMINAL KPK: DPO Emylia Said-Herwansyah Ada di Negara Tetangga

KPK mengungkap perkembangan pencarian DPO Emylia Said dan Herwansyah yang terdeteksi di negara tetangga. Keduanya saat ini ada di negara tetangga.

Rabu 06-Aug-2025 21:06 WIB

KPK: DPO Emylia Said-Herwansyah Ada di Negara Tetangga
EVENT Kemendagri Dorong Wakaf Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menegaskan wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk filantropi, melainkan sebagai salah satu...

Rabu 06-Aug-2025 21:05 WIB

Kemendagri Dorong Wakaf Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah
PERISTIWA Dapat Amnesti, Gus Nur Mengaku Tetap Akan Kritis ke Pemerintah

Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur mengaku tetap akan mengkritisi pemerintahan meski dirinya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Rabu 06-Aug-2025 21:03 WIB

Dapat Amnesti, Gus Nur Mengaku Tetap Akan Kritis ke Pemerintah
FINANCE Di Balik Rekening Nganggur yang Diblokir: Paling Banyak Hasil Korupsi

Rekening dormant banyak diblokir PPATK. Rekening menganggur yang diblokir itu kebanyakan terindikasi dari hasil tindak pidana korupsi.

Rabu 06-Aug-2025 21:02 WIB

Di Balik Rekening Nganggur yang Diblokir: Paling Banyak Hasil Korupsi
PEMERINTAHAN Mendagri Minta Jajarannya Susun Program Berdampak Nyata

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya program berdampak nyata di Kemendagri dan BNPP.

Selasa 05-Aug-2025 20:32 WIB

Mendagri Minta Jajarannya Susun Program Berdampak Nyata

Tulis Komentar