Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

103

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

'Kami meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengeluarkan rekomendasi agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik) bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Sekjen II DPP IPN Pusat, Mitiar Hamid Kampai dalam pesan elektroniknya kepada JPNN, Jumat (27/6).

Dia menjelaskan, desakan IPN pusat ini karena adanya usulan diskresi pengalihan status PPPK menjadi PNS dosen dan tendik di perguruan tinggi negeri baru (PTNB).

Menurut Mitiar Hamid, usulan PPPK dosen dan tendik PTNB yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjadi peristiwa penting bagi seluruh PPPK.

Jika permintaan tersebut disetujui pemerintah dengan mengeluarkan diskresi, ujarnya, maka bukan tidak mungkin bisa diberlakukan untuk PPPK guru dan tendik.

"Langkah ini adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan status kepegawaian yang setara dan jaminan masa depan bagi ribuan PPPK guru dan tendik yang telah mengabdi dengan loyalitas tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan, IPN sengaja datang ke DPD RI membawa aspirasi ribuan PPPK guru dan tendik yang menginginkan kejelasan status. Adanya usulan diskresi untuk PPPK dosen dan tendik di PTNB menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mungkin dilakukan. 

"Kami berharap DPD RI bisa menjadi jembatan untuk kami mendapatkan diskresi menjadi PNS," ujar Mitiar Hamid.

Share:

KRIMINAL PERISTIWA HIBURAN KOLOM PENDIDIKAN TREND

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Sharing Session SINDOnews Ajak Gen Z Berani Tentukan Arah dan Berkontribusi Nyata

Generasi Z didorong untuk berani menentukan arah masa depan dan berkontribusi secara nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

Sharing Session SINDOnews Ajak Gen Z Berani Tentukan Arah dan Berkontribusi Nyata
PEMERINTAHAN Setahun Prabowo-Gibran, Sinergi Program Jadi Kunci Strategis

Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) menyoroti capaian dan tantangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Menurut Kepala Lab...

Rabu 22-Oct-2025 20:23 WIB

Setahun Prabowo-Gibran, Sinergi Program Jadi Kunci Strategis
PEMERINTAHAN Kabar Gembira, Naik Bus Trans Jatim Bakal Gratis Besok untuk Masyarakat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan kabar baik bagi masyarakat Jatim. Khusus besok, Rabu (22/10/2025), Gubernur

Selasa 21-Oct-2025 21:08 WIB

Kabar Gembira, Naik Bus Trans Jatim Bakal Gratis Besok untuk Masyarakat
PERISTIWA Analis UNJ: Kereta Cepat Whoosh Rugi Rp4,1 Triliun, Indikasi Korupsi Menguat

Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh tidak efisien dan berpotensi terus merugikan negara.

Selasa 21-Oct-2025 21:07 WIB

Analis UNJ: Kereta Cepat Whoosh Rugi Rp4,1 Triliun, Indikasi Korupsi Menguat
PERISTIWA Ini Jawaban Menkeu Purbaya Usai Ditantang Dedi Mulyadi Buktikan Soal Dana Pemda Mengendap di Bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait tantangan yang dilayangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Selasa 21-Oct-2025 21:06 WIB

Ini Jawaban Menkeu Purbaya Usai Ditantang Dedi Mulyadi Buktikan Soal Dana Pemda Mengendap di Bank

Tulis Komentar

Rekomendasi