Selasa 29-Jul-2025 20:27 WIB
111
Foto : tribunnews

Sesama peserta pun cenderung takut untuk bersuara, karena oknum yang dicurigai kerap mendapat dukungan dari pimpinan atau kepala OPD.
"Kuncinya di sesama honorer inilah. Kalau memang yang dicurigai tidak pernah honor, tolong katakan saat kami klarifikasi. Jangan takut bicara, karena dengan adanya honorer siluman ini merampas hak honorer yang memang benar mengabdi lama," ungkap Marahalim.
Marahalim menambahkan, 15 peserta yang telah dinyatakan sebagai honorer siluman merupakan mereka yang tidak hadir saat pemeriksaan oleh pihak Polres dan Inspektorat.
Bukan semata-mata hasil temuan investigasi.
"Lima belas yang telah kita nyatakan siluman itu karena tidak datang saat pemeriksaan. Bukan dari hasil pemeriksaan, karena saat pemeriksaan semua saling menguatkan, tidak mau berkata jujur," pungkas Marahalim.
60 Saksi Diperiksa Polisi
Unit Tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Seluma saat ini terus menggeber dugaan adanya guru honorer siluman lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap satu.
Kapolres Seluma AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan melalui Kasatreskrim Iptu Frengky Sirait mengatakan, saat sudah ada 60 orang saksi yang diperiksa.
Ke 60 orang ini terdiri dari guru dan kepala sekolah.
"Saat ini sudah ada 60 orang saksi yang kita panggil dan periksa. Ke 60 ini ada guru dan kepala sekolah," terang Frengky Sirait Senin siang (5/4/2025).
Pemeriksaan saksi ini masih terus berlanjut, satu persatu saksi guru dan kepala sekolah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik.
Mereka juga diminta untuk memperlihatkan berkas persyaratan yang telah diapload saat pendaftaran.
"Selain kita mintai keterangan, saksi ini kita minta menyiapkan semua berkas persyaratan yang dulu diapload saat mendaftar. Satu persatu berkas kita periksa," ungkap Frengky.
Ditanya hasil pemeriksaan, Kasatreskrim masih enggan berkomentar banyak.
Namun ia mengatakan, hasil pemeriksaan ini nanti akan disampaikan ke Inspektorat untuk dicocokan atau disandingkan.
"Untuk hasil pemeriksaan belum dapat kami sampaikan. Nanti setelah kita sampaikan ke Inspektorat baru kita akan berikan keterangannya," sampai Frengky.
Konten Terkait
Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.
Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan tidak berani mengambil keputusan sepihak terkait pembayaran honor bagi tenaga honorer
Kamis 04-Dec-2025 20:12 WIB
Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.
Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB
Gubernur Pramono Anung pastikan UMP DKI 2026 belum final, menunggu rekomendasi forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Senin 01-Dec-2025 20:21 WIB
Satu dari tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Paser terpaksa menghentikan operasionalnya sementara waktu.
Senin 01-Dec-2025 20:20 WIB







