Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

TREND

Audit Dana Kampanye Pilkada Inhu, Paslon Rezita - Suhardi Paling Besar

Senin 16-Dec-2024 20:48 WIB

66

Audit Dana Kampanye Pilkada Inhu, Paslon Rezita - Suhardi Paling Besar

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu (Inhu) telah mengumumkan hasil audit dana kampanye para pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Inhu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Ronald mengatakan audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Inhu.

KPU Inhu menunjuk tiga kantor akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye tersebut. 

Lebih lanjut Ronald menjelaskan audit dana kampanye yang dilakukan tersebut untuk mengetahui kepatuhan para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu dalam pelaporan dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye.

"Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, seluruh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu sudah patuh," ungkap Ronald. 

Melalui audit yang dilakukan diketahui besaran dana kampanye dan sumber dana kampanye masing-masing Paslon.

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu nomor urut 03, Rezita - Suhardi yang paling besar dalam penggunaan dana kampanye, yakni sebesar Rp 1,5 Miliar lebih.

Kemudian di urutan kedua adalah Paslon nomor urut 2, Ade - Hendrizal dengan besaran Rp 1,2 Miliar lebih.

Kemudian penggunaan dana kampanye yang paling kecil adalah, Paslon nomor urut 1, Raja Haryono - Elda Suhanura dengan besaran Rp 111 juta lebih. 

Tribunpekanbaru.com juga mempertanyakan sumber dana kampanye masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu. Namun Ronald mengakui tidak bisa merincikan.

"Hasil audit sudah kita umumkan, silahkan dicek langsung detailnya melalui aplikasi sikadeka," tutur Ronald. 

Sesuai dengan ketentuan, seluruh Paslon diwajibkan melaporkan sumber dana kampanye yang digunakan.

Namun menurut Ronald apabila tidak dilaporkan, juga tidak ada sanksi mengikat terkait pelanggaran tersebut.

"Dana kampanye itu sifatnya administrasi, jadi apabila tidak dilaporkan paling sanksinya adalah perbaikan," ungkap Ronald.

Share:

TRAVEL KULINER PERISTIWA PEMERINTAHAN KOLOM LIFESTYLE

Konten Terkait

RAGAM Profil Bellinda Sabrina Birton, Wakil Bupati Cantik yang Diroasting Gus Iqdam 'Spek Yali-Yali'

Di luar dunia politik, Bellinda dikenal sebagai pribadi yang santai dan mudah bergaul. Ia tak jarang tampil sederhana di hadapan publik, dan gemar terlibat dalam kegiatan sosial serta pengajian rutin di berbagai wilayah Kudus.

Senin 21-Apr-2025 01:32 WIB

Profil Bellinda Sabrina Birton, Wakil Bupati Cantik yang Diroasting Gus Iqdam 'Spek Yali-Yali'
PEMERINTAHAN Bupati Asahan Buka Rapat Persiapan Lomba TP PKK Kabupaten Asahan

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi membuka rapat persiapan lomba TP PKK Kabupaten Asahan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (10/04/2025).

Jumat 11-Apr-2025 21:27 WIB

Bupati Asahan Buka Rapat Persiapan Lomba TP PKK Kabupaten Asahan
PERISTIWA Bupati Tangerang Turun ke Sungai Golden, Bersihkan Tumpukan Sampah

Sekitar 3 jam, tumpukan sampah yang menutupi aliran sungai bisa dibersihkan dan tidak lagi menutupi aliran sungai.

Minggu 06-Apr-2025 20:28 WIB

Bupati Tangerang Turun ke Sungai Golden, Bersihkan Tumpukan Sampah
PENDIDIKAN Bupati: Saya Ingin Anak-anak Waropen Bisa Bersekolah Hingga ke Luar Negeri

Bupati ingin memastikan masyarakat Waropen siap menghadapi tantangan di masa depan, terutama menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, dirinya akan mempersiapkan itu dengan matang.

Rabu 26-Mar-2025 21:00 WIB

Bupati: Saya Ingin Anak-anak Waropen Bisa Bersekolah Hingga ke Luar Negeri
PERISTIWA Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB

Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Tulis Komentar

Rekomendasi