Senin 26-Sep-2022 13:54 WIB
339

Foto : wartakota
brominemedia.com –
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi menyoroti anggaran kunjungan
kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota DPRD Kota Bekasi yang nilainya
fantastis dan dianggap hanya menghabiskan biaya.
Adapun besaran anggarannya mencapai Rp6,9 miliar. Bahkan
jika ditotal dengan anggaran dinas dalam dan luar negeri jumlahnya mencapai
Rp23,8 miliar.
Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan apa
yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.
Apalagi saat ini masyarakat masih dalam situasi sulit
ditengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi
yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan
ekonomi saat ini," kata Tanti Herawati, Senin (26/9).
Diungkapkan oleh Hera, sapaan Tanti Herawati, DPRD Kota
Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp
6,9 miliar. Dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab,
Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini.
Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera
menyebut jika anggaran dinas dalam negeri, nilainya juga memiliki nilai
anggaran yang cukup besar.
Dimana total seluruhnya berjumlah Rp23,8 miliar. Tentunya dengan nilai anggaran yang fantastis dianggap sangat menyakiti masyarakat.

"Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.
Melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Maka, pihaknya pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat
"Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini," ucapnya.
Konten Terkait
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.
Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB
DPR RI menindaklanjuti secara serius 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan mengambil sejumlah langkah konkret berupa pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggotanya.
Jumat 05-Sep-2025 20:56 WIB
Pernikahan Dilan dengan sang suami kini berada di ambang kehancuran dan disinyalir akan segera bercerai.
Selasa 15-Apr-2025 21:03 WIB
Para tersangka diduga memalsukan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di sekitar pagar laut
Kamis 10-Apr-2025 20:26 WIB
Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Miineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung sebagai tersangka
Minggu 12-May-2024 20:55 WIB