Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

TREND

Anggaran Kunker Luar Negeri Capai Rp6,9 Miliar, DPRD Kota Bekasi Banjir Kritik

Senin 26-Sep-2022 13:54 WIB

395

Anggaran Kunker Luar Negeri Capai Rp6,9 Miliar, DPRD Kota Bekasi Banjir Kritik

Foto : wartakota

brominemedia.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi menyoroti anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota DPRD Kota Bekasi yang nilainya fantastis dan dianggap hanya menghabiskan biaya.

Adapun besaran anggarannya mencapai Rp6,9 miliar. Bahkan jika ditotal dengan anggaran dinas dalam dan luar negeri jumlahnya mencapai Rp23,8 miliar.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan apa yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.

Apalagi saat ini masyarakat masih dalam situasi sulit ditengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," kata Tanti Herawati, Senin (26/9).

Diungkapkan oleh Hera, sapaan Tanti Herawati, DPRD Kota Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp 6,9 miliar. Dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab, Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini.

Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera menyebut jika anggaran dinas dalam negeri, nilainya juga memiliki nilai anggaran yang cukup besar.

Dimana total seluruhnya berjumlah Rp23,8 miliar. Tentunya dengan nilai anggaran yang fantastis dianggap sangat menyakiti masyarakat.

"Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.

Melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.

Maka, pihaknya pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat

"Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini," ucapnya. 

Konten Terkait

PERISTIWA Terungkap Sikap Shela Usai Mbah Tarman Palsukan Cek Miliaran

Mbah Tarman ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan cek Rp 3 miliar untuk mahar pernikahan. Shela disebut masih mencintainya dan belum melapor.

Minggu 14-Dec-2025 20:02 WIB

Terungkap Sikap Shela Usai Mbah Tarman Palsukan Cek Miliaran
PERISTIWA Gudang Ekspedisi di Gunungputri Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Miliaran Rupiah

Kebakaran melanda sebuah bangunan yang berada di wilayah Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor

Minggu 14-Dec-2025 20:01 WIB

Gudang Ekspedisi di Gunungputri Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Miliaran Rupiah
KRIMINAL Stop Beroperasi karena Saldo Raib Rp 1 Miliar, SPPG di Bandung Barat 'Diteror' Anak Sekolah

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban, di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan dana talang agar operasional program Makan Bergizi Gratis...

Rabu 05-Nov-2025 21:08 WIB

Stop Beroperasi karena Saldo Raib Rp 1 Miliar, SPPG di Bandung Barat 'Diteror' Anak Sekolah
PERISTIWA DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran
PERISTIWA Listrik Telepon Nggak Dibayarin Lagi DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri

DPR RI menindaklanjuti secara serius 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan mengambil sejumlah langkah konkret berupa pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggotanya.

Jumat 05-Sep-2025 20:56 WIB

Listrik Telepon Nggak Dibayarin Lagi DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri

Tulis Komentar