Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Amdalnet Transformasi Digital untuk Mempermudah Pemohon Mengurus Persetujuan Lingkungan

Selasa 18-Feb-2025 22:04 WIB

136

Amdalnet Transformasi Digital untuk Mempermudah Pemohon Mengurus Persetujuan Lingkungan

Foto : prokalteng_jawapos

Brominemedia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar pelatihan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet di salah satu hotel di Palangka Raya, Senin (17/2).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, dalam mengakses dan memanfaatkan Amdalnet guna mempercepat proses Persetujuan Lingkungan.

Kepala DLH Joni Harta. Yang diwakili oleh Sekretaris Noor Halim menekankan bahwa percepatan layanan persetujuan lingkungan merupakan langkah strategis pemerintah, sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Amdalnet adalah bagian dari transformasi digital untuk mempermudah pemohon dalam mengurus Persetujuan Lingkungan. Sistem ini juga terintegrasi dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), sehingga pelaku usaha dapat mengaksesnya dalam satu platform perizinan berusaha,” ujarnya.

Amdalnet berperan penting sebagai tulang punggung dalam proses perizinan berusaha bagi kegiatan dengan berbagai tingkat risiko, dari rendah hingga tinggi.

Sistem ini memungkinkan penerbitan Persetujuan Lingkungan secara digital, baik dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk risiko rendah. Maupun Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) untuk kategori UKL-UPL risiko menengah rendah.

Dengan adanya integrasi ini, pemerintah berharap proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan.

Reformasi birokrasi ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.

“Melalui Amdalnet, pengurusan Persetujuan Lingkungan kini lebih efisien tanpa mengurangi aspek pengawasan dan perlindungan lingkungan,” kata Noor Halim.

Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam menggunakan Amdalnet sehingga perizinan berusaha di Kalteng semakin cepat dan mudah, namun tetap menjaga keseimbangan dengan aspek kelestarian lingkungan.

Share:

EVENT PEMERINTAHAN PENDIDIKAN TREND OLAHRAGA RAGAM

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meninjau langsung progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Senin, (30/6/2025).

Senin 30-Jun-2025 21:16 WIB

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai
PEMERINTAHAN Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Minggu 29-Jun-2025 20:50 WIB

Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik
PERISTIWA Apa Fungsi Robot Humanoid Polri dan Robot Anjing yang Dipamerkan saat HUT ke-79 Bhayangkara?

Polri pamer robot humanoid di HUT Bhayangkara ke-79. Canggih, tapi publik bertanya: Apa fungsinya dan bagaimana cara robot ini belajar?

Minggu 29-Jun-2025 20:49 WIB

Apa Fungsi Robot Humanoid Polri dan Robot Anjing yang Dipamerkan saat HUT ke-79 Bhayangkara?
PEMERINTAHAN Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Jumat 27-Jun-2025 20:39 WIB

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
PEMERINTAHAN Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Tulis Komentar

Rekomendasi