Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

3 Bakal Capres Butuh Dukungan Kelompok Islam, Refly Harun Sebut Cawapres Jadi Penentu

Rabu 28-Jun-2023 05:07 WIB

306

3 Bakal Capres Butuh Dukungan Kelompok Islam, Refly Harun Sebut Cawapres Jadi Penentu

Foto : fajar

brominemedia.com -  Pengamat politik Refly Harun mengungkapkan bahwa tiga bakal capres saat ini membutuhkan dukungan dari kelompok islam.

Tak hanya Ganjar Pranowo, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga butuh dukungan dari kelompok islam, namun tentu berbeda, dan ini bisa diwujudkan melalui cawapres masing-masing.

"Dari 3 calon presiden ini mereka membutuhkan sosok yang mewakili Islam, dan ini makin menunjukkan siapa bilang politik identitas itu tidak bermain, jalan dong," ujar Refly Harun.

"Kita kan tidak hanya memilih calon atau pasangan berdasarkan prinsip meritokrasi tetapi kita bicara memasang memasangkannya sesuai dengan pasar atau market politiknya," sambungnya.

Lebih lanjut, Refly mengatakan jika Anies membutuhkan market politik untuk cawapres yang bisa membujuk islam tradisional dan nasionalis PDIP, sedangkan Ganjar islam modernis, bukan NU.


"Market politik yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan adalah market politik yang bisa membujuk Islam tradisionil dan nasionalis PDIP, karena itu spektrumnya adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujarnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (27/6).

"Yang dibutuhkan Ganjar juga adalah kelompok Islam, tapi bukan kelompok Islam NU, karena NU secara tradisionil itu lebih Pro kepada pemerintahan presiden Jokowi dan Jokowi meng-endorse Ganjar juga, yang dibutuhkan adalah kelompok Islam modernis seperti misalnya Ridwan Kamil atau Sandiaga Salahuddin Uno," sambungnya.

Sedangkan Prabowo membutuhkan kelompok islam seperti Anies, yaitu tradisonal, ini mengacu pada dukungan yang diperolehnya dari islam modernis pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Sementara Prabowo Subianto yang dibutuhkan kelompok Islam juga kelompok Islam tradisionil, karena Islam modernish itu pernah mengendorse Prabowo karena tidak ada alternatif calon lain waktu itu berhadapan dengan Jokowi 2014-2019," tandasnya. (Wartaekonomi)

Share:

RAGAM KRIMINAL KESEHATAN PIALA DUNIA 2022 MUSIK TEKNOLOGI

Konten Terkait

PERISTIWA DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran
PEMERINTAHAN Soal Tuntutan Mundur Kapolri, Nasky Putra Tandjung Nilai Sarat Nuansa Politik dan Tendensius

Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menduga ada pihak-pihak yang...

Minggu 31-Aug-2025 20:42 WIB

Soal Tuntutan Mundur Kapolri, Nasky Putra Tandjung Nilai Sarat Nuansa Politik dan Tendensius
KRIMINAL PN Jakpus Bantah Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong Terkait Isu Politik

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Andi Saputra, menegaskan vonis Tom Lembong diambil majelis hakim murni berdasarkan fakta hukum.

Senin 21-Jul-2025 21:06 WIB

PN Jakpus Bantah Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong Terkait Isu Politik
PERISTIWA Hercules Gandeng Tokoh Politik Laode Ida sebagai Dewan Pembina GRIB Jaya

Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Rosario de Marshall alias Hercules menggandeng tokoh politik dan akademisi, Laode Ida masuk jajaran petinggi ormas GRIB Jaya. Laode Ida didapuk sebagai Dewan Pembina di ormas tersebut.

Minggu 22-Jun-2025 22:08 WIB

Hercules Gandeng Tokoh Politik Laode Ida sebagai Dewan Pembina GRIB Jaya
PEMERINTAHAN KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Tulis Komentar

Rekomendasi