All Nasional Internasional
PERISTIWA

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB 151

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Megawati pada Kamis (20/2) kemarin menerbitkan surat untuk meminta kepala daerah dari PDIP tak mengikuti retret dari Prabowo dari sepekan dari 21-28 Februari 2025.

"Wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).

Menurut dia, wibawa makin turun setelah tak ada konsekuensi hukum ketika kepala daerah menolak hadir retret.

Terlebih lagi, kata dia, pelaksanaan kegiatan di Magelang, Jawa Tengah itu menuai reaksi negatif berupa pemborosan anggaran.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," lanjutnya.

Dedi mengatakan pemerintah perlu merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan kepada publik serta mengevaluasi arah kebijakan, dan tak sewenang-wenang mengambil program populis.

"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," kata Dedi.

Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.

Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.

Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.

"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian.

Share:
TRAVEL OTOMOTIF RAGAM HIBURAN FINANCE PENDIDIKAN

Konten Terkait

EVENT Keasang Tegaskan PSI Akan Terus di Sisi Prabowo

Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan sikap partainya untuk terus mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Minggu 20-Jul-2025 20:57 WIB

PERISTIWA Macron Tunjukkan Gestur Hangat ke Prabowo Tanda Prancis Dukung Tatanan Multipolar

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas PadjadjaranDina Sulaeman menilai gestur hangat Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Bastille Day 2025 merupakan bagian dari strategi geopolitik Prancis untuk merangkul negara-negara Global South

Selasa 15-Jul-2025 20:37 WIB

OLAHRAGA Kata-kata Nazriel Alfaro Setelah Jalani Debut Bersama Persib Bandung Saat Melawan Port FC

Laga perdana Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 menjadi ajang debut bagi pemain anyar dan pemain muda Persib.

Minggu 06-Jul-2025 21:05 WIB

PERISTIWA Breaking News, Tamu Hotel Bali Batam Ditemukan Meninggal Dunia di dalam Kamarnya

Seorang pria ditemukan meninggal dunia di kamar 302, lantai tiga Hotel Bali yang terletak di kawasan Nagoya, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Minggu

Minggu 06-Jul-2025 21:02 WIB

OLAHRAGA Bintang Persija Ngiri? Kritik Piala Presiden Diikuti 6 Klub Pilihan, Operator Liga 1 Kena Semprot

Bintang Persija Jakarta Witan Sulaeman mengkritik gelaran Piala Presiden 2025 yang hanya diikuti oleh enam klub pilihan.

Jumat 04-Jul-2025 20:50 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi