All Nasional Internasional
PERISTIWA

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB 223

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Megawati pada Kamis (20/2) kemarin menerbitkan surat untuk meminta kepala daerah dari PDIP tak mengikuti retret dari Prabowo dari sepekan dari 21-28 Februari 2025.

"Wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).

Menurut dia, wibawa makin turun setelah tak ada konsekuensi hukum ketika kepala daerah menolak hadir retret.

Terlebih lagi, kata dia, pelaksanaan kegiatan di Magelang, Jawa Tengah itu menuai reaksi negatif berupa pemborosan anggaran.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," lanjutnya.

Dedi mengatakan pemerintah perlu merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan kepada publik serta mengevaluasi arah kebijakan, dan tak sewenang-wenang mengambil program populis.

"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," kata Dedi.

Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.

Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.

Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.

"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian.

Share:
EVENT KRIMINAL KULINER TREND PENDIDIKAN FIKSI

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Di KTT APEC, Prabowo Ungkap RI Capai Produksi Beras Tertinggi dalam Sejarah

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan swasembada beras dan jagung berkat teknologi AI. Transformasi pertanian modern jadi kunci kemandirian pangan Indonesia.

Minggu 02-Nov-2025 20:05 WIB

PEMERINTAHAN Ke Blitar, Megawati Tekankan Soal Swasembada Pangan kepada Kepala Daerah Kader PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan soal swasembada pangan kepada para kepala daerah kader PDIP

Jumat 31-Oct-2025 21:10 WIB

PEMERINTAHAN Terobosan Purbaya dan Tata Kelola Keuangan Negara

MENGEJUTKAN dan membikin banyak elemen kebakaran jenggot, bahkan tegang. Itulah terobosan Purbaya dalam menata-kelola keuangan negara. Bagaimana tidak? Terobosannya sangat di luar dugaan. Bisa dikatakan out of the box. Setidaknya, keluar dari sisi irama kebiasaan tata-kelola keuangan negara selama beberapa dasawarsa lalu.Satu sisi, masyarakat luas wajar harus terkejut. Karena, hilir dari terobosan kebijakannya mengarah pada manfaat besar untuk kepentingan rakyat. Sang engineer teknik elektro sek.

Kamis 30-Oct-2025 20:24 WIB

PEMERINTAHAN Disebut Sebagai Tokoh Populer, Purbaya: Saya Enggak Tertarik Politik

PAN menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan tokoh populer yang kerap diperbincangkan atau menjadi media darling.

Rabu 29-Oct-2025 20:17 WIB

PEMERINTAHAN Sharing Session SINDOnews Ajak Gen Z Berani Tentukan Arah dan Berkontribusi Nyata

Generasi Z didorong untuk berani menentukan arah masa depan dan berkontribusi secara nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi