All Nasional Internasional
PERISTIWA

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB 242

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Megawati pada Kamis (20/2) kemarin menerbitkan surat untuk meminta kepala daerah dari PDIP tak mengikuti retret dari Prabowo dari sepekan dari 21-28 Februari 2025.

"Wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).

Menurut dia, wibawa makin turun setelah tak ada konsekuensi hukum ketika kepala daerah menolak hadir retret.

Terlebih lagi, kata dia, pelaksanaan kegiatan di Magelang, Jawa Tengah itu menuai reaksi negatif berupa pemborosan anggaran.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," lanjutnya.

Dedi mengatakan pemerintah perlu merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan kepada publik serta mengevaluasi arah kebijakan, dan tak sewenang-wenang mengambil program populis.

"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," kata Dedi.

Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.

Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.

Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.

"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian.

Share:
FINANCE OTOMOTIF KOLOM PIALA DUNIA 2022 KRIMINAL TEKNOLOGI

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Di Hadapan Prabowo, Menko Airlangga Yakin Ekonomi Indonesia 2025 Sentuh 5,2%

Menko Airlangga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Simak alasannya di sini.

Senin 15-Dec-2025 20:20 WIB

PERISTIWA Lebih dari 1.000 Korban Tewas karena Banjir dan Longsor di Sumatera

Di Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa. Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa.

Minggu 14-Dec-2025 20:02 WIB

PEMERINTAHAN Plester di Tangan Trump Lagi-lagi Jadi Sorotan

Plester luka di tangan Donald Trump jadi sorotan. Gedung Putih menjelaskan bahwa luka akibat jabat tangan dan konsumsi aspirin.

Jumat 12-Dec-2025 20:17 WIB

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan. Prabowo berharap Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif bisa melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

Selasa 09-Dec-2025 20:17 WIB

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Undang PM Pakistan Kunjungi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengundang Perdana Menteri (PM) Pakistan, Shehbaz Sharif, untuk berkunjung ke Indonesia. Undangan ini disampaikan sebagai bentuk balasan setelah kunjungan Presiden Prabowo...

Selasa 09-Dec-2025 20:15 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi