PERISTIWA

Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB 7

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Megawati pada Kamis (20/2) kemarin menerbitkan surat untuk meminta kepala daerah dari PDIP tak mengikuti retret dari Prabowo dari sepekan dari 21-28 Februari 2025.

"Wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).

Menurut dia, wibawa makin turun setelah tak ada konsekuensi hukum ketika kepala daerah menolak hadir retret.

Terlebih lagi, kata dia, pelaksanaan kegiatan di Magelang, Jawa Tengah itu menuai reaksi negatif berupa pemborosan anggaran.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," lanjutnya.

Dedi mengatakan pemerintah perlu merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan kepada publik serta mengevaluasi arah kebijakan, dan tak sewenang-wenang mengambil program populis.

"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," kata Dedi.

Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.

Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.

Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.

"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian.

Konten Terkait

PERISTIWA Wibawa Pemerintah Prabowo Dipertanyan Setelah Terbit Instruksi Megawati

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah muncul instruksi harian terbaru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jumat 21-Feb-2025 21:03 WIB

PERISTIWA Wali Kota Semarang Agustina Tunda Ikut Retret di Magelang: Sesuai Instruksi Ketum

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng pun mematuhi instruksi Megawati tersebut untuk menunda hadir retret kepala daerah di Magelang.

Jumat 21-Feb-2025 20:55 WIB

PERISTIWA Pesan 'Keramat' Megawati usai Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Begini Isinya!

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut memberikan pesan seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Hasto Kristiyanto pada hari ini. Pesan dari Megawati itu diungkapkan oleh pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

Kamis 20-Feb-2025 20:31 WIB

PERISTIWA Trump Bela Rusia, Sebut Punya Posisi Kuat Akhiri Perang Ukraina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial terkait perang di Ukraina, dengan menyebut bahwa Rusia memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik.

Kamis 20-Feb-2025 20:28 WIB

PERISTIWA Trump Bela Rusia, Sebut Punya Posisi Kuat Akhiri Perang Ukraina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial terkait perang di Ukraina, dengan menyebut bahwa Rusia memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik.

Kamis 20-Feb-2025 20:28 WIB

Tulis Komentar