PEMERINTAHAN

Soal Mahar Politik Sandiaga Uno, Ketum PPP Singgung Pembatalan Caleg

Sabtu 17-Jun-2023 07:22 WIB 364

Foto : fajar

Brominemedia.com-- Dugaan adanya mahar politik menyeruak di balik bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Plt Ketua Umum Partai PPP Muhamad Mardiono angkat suara soal mahar politik itu dan menyinggung pembatalan caleg.

Mardiono menegaskan tidak mahar politik yang dilakukan kader barunya, Sandiaga Salahuddin Uno. PPP sama sekali tidak memungut biaya mahar politik kepada siapapun, termasuk Sandiaga Uno.


"Tidak, kita PPP tidak mempersyaratkan soal begitu (mahar politik, red), ya. Kita di PPP adalah meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang," ujar Muhamad Mardiono, Jumat, 16 Juni 2023.


Mardiono pun menantang pihak yang menyebut adanya mahal politik untuk membuktikannya. Bahkan, dia meminta untuk melaporkan jika memang ditemukan di salah satu kadernya.

"Boleh dicek teman-teman media kepada seluruh kader apakah di dalam pencalonannya apakah ada yang dipungut biaya," imbuhnya.

Sejak awal, Mardiono telah menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk tidak memungut biaya apapun terhadap sosok yang ingin gabung menjadi anggota PPP.

Bahkan penegasan tersebut sudah sering disampaikan kepada seluruh kadernya, terutama yang hendak menjadi calon legislatif.

"Kita PPP tidak mempersyaratkan terhadap soal begitu ya. Kita di PPP adalah meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang, kita enggak ada (mahar)," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak akan mentolerir apabila ada kader yang ditemui melakukan pemungutan mahar politik.

Oleh karena itu, Mardiono menyebutkan jika pihaknya mendapat laporan perihal mahar politik tersebut, akan mendapatkan konsekuensi hukum yakni membatalkan orang tersebut menjadi Caleg ataupun menjadi anggota partai."Kalau ada yang memungut nanti laporkan kepada saya, akan saya batalkan sudah pasti," pungkasnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Suharmen BKN: Semua Honorer Berhak Diangkat PPPK Paruh Waktu

Fenomena saling klaim dari kalangan honorer yang menyatakan paling berhak diangkat menjadi...

Kamis 14-Aug-2025 20:45 WIB

PEMERINTAHAN 84 KK di Tutuyan Terima Bantuan Beras, Bupati Boltim Oskar Manoppp Ingatkan tak Dijual

Agenda penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Senin 4 Agustus 2025.

Senin 04-Aug-2025 22:33 WIB

PERISTIWA Bongkar Skandal Honorer Siluman Lulus PPPK di Seluma, Inspektorat: Agak Kesulitan Karena Terstruktur

Skandal dugaan honorer siluman yang lulus seleksi PPPK di Kabupaten Seluma, Bengkulu, mulai terbongkar.

Selasa 29-Jul-2025 20:27 WIB

KRIMINAL PN Jakpus Bantah Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong Terkait Isu Politik

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Andi Saputra, menegaskan vonis Tom Lembong diambil majelis hakim murni berdasarkan fakta hukum.

Senin 21-Jul-2025 21:06 WIB

PEMERINTAHAN Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

Tulis Komentar