Brominemedia.com – SIDANG Komite Eksekutif ke-53 Parlemen Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) resmi dibuka di Jakarta pada Senin (12/5/2025). Sidang ini dipimpin Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera sebagai bagian dari rangkaian Konferensi PUIC ke-19.
Dalam sambutannya, Mardani menegaskan pentingnya solidaritas antarparlemen negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global umat Muslim, mulai dari kesenjangan sosial-ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya Islamofobia.
“PUIC harus menjadi kekuatan moral dan politik untuk mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera, sejalan dengan nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam,” ujar Mardani.
Politisi PKS ini juga mengecam keras tindakan Israel yang terus memperluas permukiman secara ilegal dan melakukan genosida sistematis di Gaza. Ia menyerukan seluruh anggota PUIC untuk mengambil langkah nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, dan dukungan terhadap proses hukum internasional guna menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel.
Konferensi tahun ini mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” yang menyoroti pentingnya pemerintahan yang efektif dan lembaga yang kuat dalam memperkuat ketahanan negara-negara Muslim. Sidang hari pertama mengesahkan sejumlah agenda penting, termasuk laporan Sekretaris Jenderal PUIC, pembaruan agenda empat komite tetap, serta persiapan sidang-sidang selanjutnya.
Delegasi Arab Saudi dalam sesi tersebut menyampaikan dukungan terhadap penyelesaian konflik Pakistan–India, serta menyerukan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim. Sementara itu, delegasi Iran menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh inisiatif positif yang dihasilkan dalam forum PUIC. Dalam suasana penuh solidaritas, Mardani mengajak seluruh delegasi mengenakan syal yang telah disediakan sebagai simbol dukungan tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina.
Selain isu Palestina, Mardani juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil dan institusi yang kuat sebagai pilar ketahanan umat Islam. Ia menyebut bahwa prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas dalam Islam harus menjadi fondasi penguatan demokrasi dan kerja sama antarparlemen. Menurutnya, reformasi kelembagaan menjadi hal krusial bagi negara-negara OKI, yang mayoritas merupakan negara berkembang, untuk bertransformasi menjadi negara maju yang mampu bertindak secara kolektif.
“Peringatan 25 tahun PUIC bukan sekadar seremonial, tetapi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan beradab,” pungkas Mardani.
Konferensi PUIC ke-19 ini dihadiri lima pimpinan BKSAP DPR RI, yakni Ketua Mardani Ali Sera serta tiga Wakil Ketua: Muhammad Husein Fadlulloh (F-Partai Gerindra), Ravindra Airlangga (F-Partai Golkar), dan Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP).
PUIC merupakan organisasi kerja sama antarparlemen negara-negara anggota OKI yang bertujuan memperkuat solidaritas, koordinasi politik, serta memperjuangkan kepentingan umat Muslim melalui diplomasi parlemen. Sidang PUIC ke-19 ini berlangsung selama lima hari dan dihadiri oleh delegasi dari 37 parlemen negara anggota OKI, dengan agenda utama memperingati 25 tahun PUIC serta menyampaikan pandangan nasional terkait tema besar yang diusung.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya), Lola Nelria Oktavia, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 13 orang dalam peristiwa ledakan amunisi tak terpakai di Garut, Jawa Barat.“Turut berduka atas kejadian ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut. Tragedi di Garut ini menyisakan luka mendalam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas,” ujar Lola dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/5).Ia juga menyoroti ...
UU BUMN yang menyebut bahwa Komisaris dan Direksi bukan penyelenggara negara banyak dikhawatirkan akan memuluskan langkah korupsi tanpa takut ada sanksi hukum.
Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebanyak tujuh unit rumah rusak ringan, satu unit rumah rusak sedang, dan tiga unit rumah rusak berat akibat angin kencang pada Sabtu (10/5).