Rincian Gaji dan Tunjangan DPR RI setelah Tunjangan Rumah Rp50 Juta Disetop

Jumat 05-Sep-2025 20:53 WIB 280

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Bagaimana hasil 17+8 Tuntutan Rakyat?

Untuk diketahui, masyarakat bersama influencer, dan artis Tanah Air belakangan menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Tuntutan ini buntut dari protes terhadap fungsi, gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

17 poin tuntutan jangka pendek diberi batas waktu. DPR RI diminta meresponnya pada hari ini Jumat, 5 September 2025.

Salah satu tuntutannya adalah publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

Selain itu, ada juga poin bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

Hari ini, Jumat (5/9/2025), rincian gaji dan tunjangan DPR RI dipublikasikan.

Tunjungan rumah Rp50 juta yang memantik kemarahan publik, resmi dihapus.

Setelah terjadi penghapusan tunjangan rumah, maka gaji anggota DPR RI Rp 65 juta, terbilang take home pay (THP).

Jika ditotal seluruh tunjangan tersebut mencapai Rp74.210.680, namun terdapat pengurangan Pajak PPh 15 persen sebesar Rp8.614.950.

Maka total take home pay dari anggota DPR RI secara keseluruhan perbulan sebesar Rp65.595.730.

Jika ditotal seluruh tunjangan tersebut mencapai Rp74.210.680, namun terdapat pengurangan Pajak PPh 15 persen sebesar Rp8.614.950.

Maka total take home pay dari anggota DPR RI secara keseluruhan perbulan sebesar Rp65.595.730.

KULINER HIBURAN FINANCE LIFESTYLE FIKSI EVENT

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Mencuat, Begini Dampaknya Bagi Kalsel

LS VINUS menilai wacana pemindahan kewenangan Pilkada ke DPRD sebagai bentuk perampasan kedaulatan rakyat.

Kamis 01-Jan-2026 20:23 WIB

PENDIDIKAN DPRD Pasuruan Apresiasi Rehab 279 Sekolah, Juga Minta Perhatian Pada Sekolah Swasta Dan Kualitas SDM

DPRD akan mendorong agar perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru,

Kamis 01-Jan-2026 20:21 WIB

PEMERINTAHAN Diagnosis Keliru Polemik Pilkada via DPRD

Isu pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dan menggelinding cepat.

Selasa 30-Dec-2025 20:16 WIB

PEMERINTAHAN DPRD Kabupaten Malang Menanti PD Jasa Yasa Tepati Janji Setor Rp 2 Miliar Sebelum Tutup Tahun 2025

DPRD Kabupaten Malang menunggu Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa untuk memenuhi janjinya membayar setoran pendapatan daerah sebelum tutup tahun 2025

Jumat 26-Dec-2025 20:15 WIB

PERISTIWA Pemprov Aceh Minta Bantuan UNDP dan UNICEF, Nasir Djamil: Solidaritas Kemanusiaan Tidak Mungkin Dicegah

Langkah Pemerintah Provinsi Aceh meminta dukungan kepada lembaga PBB, dalam hal ini...

Selasa 16-Dec-2025 20:10 WIB