Rencana Penyesuaian Tarif KRL Sesuai Golongan, KAI Masih Lakukan Koordinasi

Foto : tempo

brominemedia.com - KAI Commuter masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator soal rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek. Salah satu regulator yang menentukan kenaikan tarif commuterline adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Pehubungan.

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan meliputi soal waktu dan besaran, serta skema penyesuaian tarifnya."Saat ini, KAI Commuter masih terus fokus dalam pelayanan meningkatkan pelayanan bagi penggunanya," kata Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 2 Januari 2022.

Anne mengatakan tarif KRL Commuterline Jabodetabek hingga hari ini masih berlaku tarif lama sesuai Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

"Pengaturan tarif perjalanan kereta api yang salah satunya adalah Commuterline, saat ini tarif yang dibayarkan oleh pengguna masih sesuai," ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan besaran tarif perjalanan Commuterline Jabodetabek Rp3.000,- untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000,- untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.

"Besaran tarif tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016," kata dia.

Rencana penyesuaian tarif KRL untuk orang kaya ini memancing kontroversi. Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik atau KRL Jabodetabek atau KRLmania menyerukan pendapatnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal rencana tersebut. Mereka menilai praktek pembedaan tarif golongan 'kaya' dan 'miskin' akan menyebabkan kerumitan.

Selain itu, usulan adanya golongan dalam penggunaan KRL dapat menimbulkan keributan antara 'kaya' dan 'miskin'. Maka dari itu mereka berpendapat agar Jokowi dapat menegur Menteri Perhubungan perihal usulan tersebut.

KRLmania juga mengusulkan agar Menteri Perhubungan memberikan kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM.

"Pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim," kata Koordinator KRLmania Nur Cahyo dalam keterangan, Kamis, 29 Desember 2022.

Dia menilai pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Hal itu dikarenakan sebagian pengguna memilih untuk meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi dan berdesakan di dalam KRL.

"Penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun. Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi pertalite dan biosolar subsidi," kata Cahyo yang menolak rencana penyesuaian tarif KRL.