Foto : republikain
brominemedia.com - Presiden Joko Widodo mengatakan belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. "Harus ada skala prioritas, alutsista itu penting tetapi harus dilihat apakah ada yang lebih penting, apakah kita akan perang, kan ndak.
Jadi yang harus didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana," kata Jokowi. Jokowi menjelaskan hal itu usai menghadiri upacara perayaan HUT Ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Dia mengatakan apa yang ditampilkan tiga matra TNI dalam defile di Monas sudah sangat komplet dalam menunjukkan kekuatan militer Indonesia. Dia juga menyampaikan kualitas alutsista nasional saat ini tampak dari alutsista yang ditampilkan pada HUT TNI kali ini.
"Yang ditampilkan tadi sudah sangat komplet lah , meskipun itu tadi baru sebagian kecil, tetapi sudah menunjukkan kurang lebih kekuatan kita seperti apa," ujar dia.
Sebelumnya Jokowi mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp39,47 triliun untuk modernisasi alutsista TNI tahun 2024. Anggaran tersebut masuk ke daftar belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Total alokasi belanja Kemhan berdasarkan program mencapai Rp135,44 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Konten Terkait
Cabup) Blora, nomor urut 1, Arief Rohman mendapatkan pesan khusus dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Minggu 17-Nov-2024 20:03 WIB
Koridor Kauman akhirnya mendapat sentuhan setelah 16 tahun tak pernah direvitalisasi.
Senin 11-Nov-2024 20:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat meluangkan waktu bertemu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Solo, Jateng, Minggu (3/11/2024) malam.
Selasa 05-Nov-2024 20:28 WIB
Muzani menegaskan bahwa pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan mantan Wali Kota Solo tersebut hanya sebatas kekeluargaan.
Senin 04-Nov-2024 20:30 WIB
Bargaining Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dianggap akan meningkat jika kelompok relawan pendukung Jokowi bernama Pro Jokowi (Projo) menjadi partai politik (parpol).Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespon rencana Projo bakal menjadi parpol.Projo menjadi partai tentunya sudah menghitung secara matang. Matang disini sudah pasti persiapan dari segala hal dan atas arahan Jokowi sendiri, kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 3 November.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2024/11/03/643325/bargaining-jokowi-meningkat-jika-projo-jadi-parpol
Minggu 03-Nov-2024 20:33 WIB